JAKARTA (SALAM-ONLINE): Bangsa Indonesia merupakan mayoritas penganut Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Di Doha, Qatar, para ulama telah mengeluarkan kesepakatan bahwa di dalam negeri-negeri yang dihuni oleh mayoritas umat Islam Sunni, maka tidak diizinkan Syiah berada di dalamnya.
“Sudah difatwakan bersama ulama Timur Tengah di Doha, Qatar, bahwa negeri yang dihuni oleh umat Islam Sunni tidak boleh ada Syiah di dalamnya,” ujar Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad Al Khaththath dalam orasinya pada acara Deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) untuk DKI Jakarta di Masjid Al-Barkah Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (25/10).
Sebagai umat Islam Ahlussunnah, lanjutnya, harus menjaga keutuhan NKRI dengan menolak paham Syiah untuk tidak masuk ke dalam kedaulatan bangsa Indonesia.
“Keutuhan NKRI harus tetap terjaga, umat Islam di Indonesia harus mempunyai sikap tegas menolak paham Syiah berada di bangsa ini,” tegasnya.
Mencegah terjadinya konflik seperti di Timur Tengah, umat Islam, ujarnya, harus mempersiapkan kekuatan untuk melawan kelompok Syiah yang saat ini semakin menunjukkan jati dirinya.
“Bukan tidak mungkin konflik yang terjadi di Timur Tengah akan dibawa ke sini. Kita harus mempersiapkan kekuatan intelektual dan spiritual melawan kelompok-kelompok Syiah,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa Syiah merupakan musuh nyata yang benar-benar harus dihadapi dengan kekuatan yang besar.
”Jika menghadapi Syiah harus dengan kecerdasan, umat Islam harus bersatu,” kata Al Khaththath.
Deklarasi ANNAS DKI Jakarta ini diisi oleh sejumlah orasi dari sejumlah ulama dan aktivis dakwah dengan tema “Umat Islam Bersatu Melawan Syiah”.
Para ulama dan aktivis dakwah itu di antaranya: Ketua ANNAS Pusat yang juga Ketua FUUI KH Athian Ali Dai, Lc MA, Sekjen ANNAS KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i, kemudian ada KH Muhammad Thalib (Amir Majelis Mujahidin), KH A Cholil Ridwan (Ketua BKSPP), KH Farid Ahmad Okbah, MA (MIUMI), KH Muhammad Al Khaththath (Sekjen FUI), KH Abu Jibril AR (Majelis Mujahidin), HM Rizal Fadhilah, SH (Dewan Pakar ANNAS), DR Abdul Choir Ramadhan, SH, MH, MM (Komisi Hukum MUI), dan KH Habib Abu Bakar bin Zein Al Habsyi (Ketua ANNAS DKI Jakarta). (EZ/salam-online)