JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pemerintahan Jokowi-JK sampai hari ini, setelah satu tahun lebih berkuasa, semakin menunjukkan ketidakberpihakannya kepada rakyat dan konsisten memperlihatkan lebih memihak asing dan aseng dengan arah kebijakannya yang sangat liberal di berbagai sektor.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Karman BM yang juga Presidium Aliansi Tarik Mandat (ATM) kepada redaksi di sela-sela aksi ke DPR, Senin (16/11) untuk mendesak para wakil rakyat menggelar Sidang Istimewa melengserkan Jokowi-JK.
“Contoh nyatanya adalah pemerintah mengambil sikap menolak untuk mengumumkan nama-nama 17 perusahaan besar dengan penanaman modal asing yang telah menjadi tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan,” ujar Karman.
Sudah berbilang bulan, lanjutnya, puluhan juta rakyat di Sumatera dan Kalimantan yang terkena dampak asap, telah mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan korban nyawa dan penyakit menahun yang menimbulkan efek genosida satu generasi.
Berikutnya, kata Karman, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Jokowi kemudian tunduk pada keinginan USA untuk terlibat dalam perdagangan bebas dengan negara itu, membawa Indonesia masuk dalam skema trans pasifik patnership (TPP). Ini jelas, terang Karman, menunjukkan rezim leberalis ini menggadaikan kedaulatan negara kepada asing.
“Dan kasus terakhir yang menambah derita dan kekecewaan publik adalah dugaan kuat seperti yang dilaporkan Sudirman Said Menteri ESDM bahwa telah terjadi upaya kongkalikong yang di lakukan oleh unsur legislatif dengan perusahaan tambang emas terbesar di Papua,” ungkap Karman.
Menurutnya, ini semua menunjukkan bahwa pengelolaan negara ini, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah salah urus dan terjadi malpraktik dalam pelaksanaannya.
“Sudah saatnya semua kekuatan rakyat, mahasiswa, pelajar, pemuda untuk berhimpun diri, mengorganisir kembali dirinya untuk bersama sama melakukan tugas sejarahnya, merebut masa depannya dari pemerintahan komparador asing dengan melakukan perubahan secara menyeluruh alias revolusi total,” tegasnya.
Caranya, terang Karman, adalah dengan kembali ke UUD 1945 pra amandemen, menggelar Sidang Istimewa MPR, tarik mandat Jokowi-JK dan segera nasionalisasi aset aset asing, termasuk PT Freeport.
Seperti diberitakan, Aliansi Tarik Mandat yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda seperti IMM, GPII, Himmah Al Washliyah, dan lainnya kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senin (16/11) kemarin.
“Kami tidak akan pernah lelah melawan sampai cita cita rakyat ini terpenuhi. Konsistensi perlawanan kami selama 8 bulan ini akan terus kami kobarkan sampai titik darah penghabisan,” tegas Karman. (EZ/salam-online)