JAKARTA (SALAM-ONLINE): Isu reshuffle kabinet jilid II kembali menjadi pembicaraan hangat. Dikabarkan Januari ini Jokowi akan mengumumkan menteri-menteri mana saja yang akan direshuffle. Beberapa menteri yang dianggap gagal akan segera diganti.
Menyikapi isu ini Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula menolak keras agenda reshuffle kabinet Jilid II tersebut. Menurut Beni, sumber masalah bukan pada menterinya tapi terletak pada bosnya, yakni presiden. Karena lemahnya kepemimpinan Jokowi, menurut Beni, berimbas pada krisis multidimensi, jangan menteri-menterinya yang disalahkan.
“Ini baru-baru direshuffle mau reshuffle jilid II lagi, saya ingin tegaskan bahwa persoalannya bukan pada menteri tapi sumber malapetaka krisis saat ini adalah ada pada presiden. Jokowi sebagai presiden yang lemah, presiden multipilot, presiden yang bingung mengurus bangsa yang besar ini, karena memang Jokowi ini prosesnya instan, alih-alih menteri yang dikambing hitamkan padahal Jokowilah yang tidak mampu. Maka satu-satunya solusi untuk Indonesia saat ini adalah ganti Presiden dan ubah system,” tegas Beni Pramula seperti dilansir kabarpergerakan, Sabtu (9/1/2016).
“Ini presiden, jangankan ngurus hal-hal besar dalam dinamika perpolitikan dunia, ngurus internal kabinetnya aja gak bisa, menteri-menteri gaduh amburadul, konflik geng-geng kepentingan di kabinet terus terjadi, akhirnya rakyat dirugikan, sementara Jokowi sebagai presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Bisanya hanya umbar janji, terus diingkari, janji lagi, ingkari lagi, terus dan terus bohongi rakyat lagi,” ujar Beni.
Beni mengatakan, krisis yang terjadi satu tahun terakhir disebabkan karena lemahnya kepemimpinan nasional yakni Jokowi sebagai presiden. Persoalan ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain-lainnya, ujarnya, Jokowilah sumber masalahnya
Ia melihat dampak dari lemahnya kepemimpinan Jokowi sehingga mengakibatkan mundurnya perekonomian nasional yang menurutnya membuat kurs Rupiah jatuh dan pertumbuhan ekonomi melambat. Selanjutnya, ungkap Beni, kemiskinan kian meningkat dan kesenjangan social semakin tinggi, pengangguran bertambah dan terjadi di mana-mana, inflasi meledak akibat lonjakan harga barang dan jasa, sementara penegakan dan supremasi hukum melemah, KPK dikriminalisasi untuk kepentingan kekuasaan dan bos partainya, utang luar negeri melonjak sangat drastis bertolak belakang dengan janji saat kampanye.
“Belum lagi pembakaran lahan yang tidak tuntas ujung penyelesaiannya mengakibatkan penderitaan rakyat yang luar biasa. Kemudian banyaknya janji, baik pada saat kampanye Pilpres maupun janji setelah dilantik yang terus diingkari, membawa Indonesia pada krisis multidimensi, sehingga satu-satunya jalan adalah bukan reshuffle menteri tapi kita harus ganti Presiden,” tandas Presidium Nasional Aliansi Tarik Mandat (ATM) ini. (kabar pergerakan)