Komnas HAM Minta Densus 88 dan BNPT Dievaluasi Total

Densus 88-1JAKARTA (SALAM-ONLINE): Penangkapan dan pemeriksaan berujung kematian yang dilakukan oleh Densus 88 kepada Siyono (39), warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten pada Selasa (8/3) penuh dengan tanda tanya. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyampaikan hal ini kepada redaksi, Ahad (13/3).

“Sebaiknya pihak kepolisian, Densus 88 mengklarfikasi perihal kematian Siyono tersebut ke publik, agar masyarakat mengetahui. Siapa pun yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan tentu tidak bersetuju dengan tindakan kekerasan, apalagi ‘terorisme’ yang dilakukan oleh siapa pun dan dengan dalih apa pun,” ujar Maneger kepada salam-online, Ahad (13/3).

Karena, itu bertentangan dengan HAM yang adil dan beradab, kata Maneger. Hanya saja metodologi pencegahan dan penindakannya tentu tidak boleh dengan cara yang melanggar hukum, tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab.

“Sekira kematian Siyono tersebut diduga akibat penganiayaan Densus 88 benar adanya, ini betul-betul sudah melampaui batas kewarasan nalar kemanusiaan. Bangsa ini harus mengevaluasi kepolisian, Densus 88,” tegasnya.

Maneger menyarankan, DPR RI sebaiknya mempertimbangkan kembali kenaikan anggaran Densus dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Dengan pendanaan seperti sekarang saja, kinerjanya sedemikian mengecewakan, apatah lagi kalau ditambah? DPR RI patut hati-hati dengan rencana revisi UU Pemberantasan ‘Terorisme’. Dengan UU yang ada sekarang saja perlakuannya sudah sedemikian keterlaluan, apa lagi kalau kewenangannya diperkuat?” terang Maneger.

Baca Juga

Ia menegaskan jika kematian Siyono tersebut diduga akibat kekerasan Densus 88 benar adanya, Komnas HAM dan semua komponen bangsa yang mencintai kemanusiaan yang adil dan beradab harus bersatu mengingatkan bangsa ini, utamanya kepolisian, Densus 88 dan BNPT, agar mengakhiri drama kemanusiaan tersebut.

“Masyarakat sungguh sudah memahami peristiwa yang sebenarnya. Kepolisian, BNPT, Densus 88 harus dievaluasi total soal pencegahan dan penindakan ‘terorisme’,” ungkapnya.

Kematian Siyono, menambah daftar panjang pertanyaan publik. Kematian tersebut jelas menyisakan banyak pertanyaan publik.

Karena itu, menurutnya, Komnas HAM patut melakukan investigasi serius terhadap operasi Densus 88 ini. Jika perlu, dilakukan audit total terhadap satuan khusus anti ‘terorisme’ ini. Kenapa harus diaudit, kata Maneger, karena kenaikan anggaran Rp 1,9 Triliun untuk Densus 88, seperti beredar di publik adalah untuk kenaikan gaji anggota Densus 88, peremajaan alat, penguatan intelijen, dan sebagainya.

BNPT dan Densus-1“Namun jika kenaikan itu tidak menambah keahlian, profesionalitas, dan perspektif HAM anggota Densus 88 dalam melakanakan tupoksinya, maka anggaran tersebut perlu diaudit dan kalau perlu, selama audit, operasi Densus 88 sementara dikembalikan ke Brimob terlebih dahulu,” tegasnya. (EZ/salam-online)

Baca Juga