JAKARTA (SALAM-ONLINE): Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah menerima audiensi Kiai se-Jawa, Jumat (28/10) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, guna membahas kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq tersebut meminta Wakil Ketua DPR tersebut untuk hadir dalam aksi demonstrasi yang bertajuk ‘Bela Islam’ pada 4 November mendatang. Hal itu terkait kelanjutan dari pernyataan Ahok mengenai Surat Al-Maidah ayat 51 yang membuat keresahan di masyarakat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun mengaku siap untuk menghadiri aksi ‘Bela Islam’ pada 4 Nove,ber tersebut. “Ya, Saya akan menuruti apa yang diminta dalam audiensi ini yakni untuk hadir dalam aksi tanggal 4 November,” kata Fadli.
Terkait Ahok yang merupakan salah satu kontestan Pilkada DKI ini, Fadli Zon menegaskan audiensi itu bukan persoalan isu SARA dan Pilkada, tapi menyangkut persoalan hukum yang harus ditegakkan.
“Mereka menyampaikan hal ini terkait isu hangat penegakan hukum terhadap Ahok, yang hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas,” ungkap Fadli.
Terkait adanya dugaan mengenai kecenderungan Presiden Jokowi yang membela Ahok, Fadli Zon menegaskan akan mengirim surat ke Presiden terkait hal tersebut guna mengklarifikasinya.
“Apa yang disampaikan tadi, saya akan teruskan. Saya bisa mengirim surat ke Presiden untuk mengklarifikasi apakah benar Presiden melindungi Ahok sebagaimana dikatakan FPI. Karena kita punya hak untuk menanyakan hal ini,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini pun meminta Kepolisian untuk segera memproses perkara yang menimpa Ahok ini agar ke depannya tidak ada pembangkangan terhadap hukum.
“Saya minta kepolisian untuk segera memproses ini. Kalau tidak, ini akan terjadi pembangkangan massal. Kita tak ingin itu terjadi,” ujar Fadli.
Hadir dalam audiensi ini, sebanyak 35 perwakilan ormas Islam, di antaranya Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab, Bachtiar Nasir, KH A Cholil Ridwan, Malidu Rahmat, Jawahir Tontowi dan sejumlah tokoh lainnya. (hs/mp)
Sumber: dpr.go.id