JAKARTA (SALAM-ONLINE): Dalam pertemuan dengan Pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa Pemerintah akan mengusut tuntas kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.
Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menilai jaminan yang diberikan oleh Presiden itu sangat penting agar penegakan hukum di negeri ini dilakukan secara adil tanpa ada kesan ingin melindungi atau ingin menzalimi seseorang.
“Penegakan hukum wajib dilakukan dengan adil, bukan saja terhadap Ahok, tetapi terhadap siapa saja yang diduga melanggar hukum. Dalam menyidik Ahok, polisi harus bekerja secara profesional, cermat dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Jika cukup bukti, limpahkan ke pengadilan. Jika tidak, keluarkan SP3,” ujar mantan Menkumham ini kepada salam-online, Kamis (3/11).
Dalam konteks Pilkada DKI, jika dua pasangan lain melakukan pelanggaran hukum, apapun bentuknya, kepada mereka pun hukum harus ditegakkan.
“Tidak ada pasangan yang boleh diuntungkan atau dirugikan dalam setiap langkah penegakan hukum. Kalau Ahok disidik, kedua pasangan yang lain tidak boleh diuntungkan. Ahok pun tidak boleh dirugikan. Demikian pula sebaliknya,” ungkap mantan Mensesneg ini’
Dengan komitmen penegakan hukum seperti di atas, kata Yusril, sudah sepantasnya umat Islam menerima permintaan maaf Ahok yang sudah berulangkali diucapkannya.
“Penegakan hukum seperti telah dijamin Presiden Jokowi, serahkan kepada aparat penegak hukum sambil diawasi dengan seksama,” tutupnya. (EZ/salam-online)