![suasana-cfd-di-kawasan-bundaran-hi-thamrin-dipenuhi-atribut-parpol-dan-mobilisasi-pns](https://i0.wp.com/www.salam-online.com/wp-content/uploads/2016/12/Suasana-CFD-di-kawasan-BUndaran-HI-Thamrin-dipenuhi-atribut-parpol-dan-mobilisasi-PNS.jpg?resize=470%2C282&ssl=1)
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Wakil Ketua Komisi ll DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mempertanyakan dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari beberapa Kementerian di area Cara Free Day (CFD) dalam aksi parade ‘Kita Indonesia’ di Jakarta, Ahad (4/12/2016) kemarin.
“Kami mendapat salinan elektronik surat dari beberapa Kementerian. Jika dugaan itu benar maka kita jadi teringat Era Orde Baru. Semua PNS dimobilisasi untuk mendukung kegiatan politik partai pendukung pemerintah,” ujar Muzzammil dalam siaran persnya kepada Islamic News Agency (INA), Ahad (4/12/2016).
Padahal, kata Muzzammil, seharusnya ASN atau PNS bersikap netral, tidak terlibat politik praktis.
“Kami meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ombudsman dan Kemenpan RB mengklarifikasi dan memeriksa pimpinan PNS yang mengeluarkan surat perintah tersebut. Jika terbukti menyalahi aturan harus diberi sanksi tegas,” tegasnya
Di Era Reformasi ini, Muzzammil mengajak semua PNS ataupun ASN agar bersikap kritis terhadap kebijakan pimpinannya.
“Saat ini bukan lagi Era Orde Baru. ASN dituntut kritis. Jika ada kebijakan pimpinan yang melanggar prinsip ASN dan cenderung memobilisasi ke politik praktis maka segera laporkan,” pungkasnya. (Faz/INA)