JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan keberatannya terkait instruksi Presiden Jokowi yang akan menggunakan uang umat Islam (Dana Haji) untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Sementara umat Islam merasa dipinggirkan, kata Yusril, tapi uangnya mau dipakai pemerintah untuk membangun infrastruktur. Karena itu, Yusril menyesalkan sikap Anggito Abimayu yang menyatakan siap melaksanakan instruksi Presiden Jokowi tersebut.
Menurut mantan Mensesneg ini, Anggito yang kini menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji seperti menanggung beban masa lalu untuk bisa berkata lain, selain daripada “siap” melaksanakan Instruksi Presiden.
“Dana haji yang terdiri atas setoran calon jamaah dan dana abadi umat yang sekarang berjumlah 95 triliun rupiah lebih dan akan meningkat menjadi 100 triliun awal tahun depan itu, diinstruksikan Presiden Jokowi agar 80 triliunnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur,” ungkap Yusril dalam rilisnya, Jum’at (28/7).
Presiden Instruksikan Gunakan Dana Haji Biayai Pembangunan Infrastruktur, Padahal Umat Islam Merasa Terpinggirkan
Ia menilai, walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman Pemerintah kepada umat Islam.
“Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka,” tegasnya.
Menurut mantan Menkumham ini, umat Islam Indonesia sendiri merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, habaib dan mubaligh. Dalam situasi seperti itu, kata Yusril, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur.
“Dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera,” jelas pria kelahiran belitung itu.
Ia mengatakan, pemerintah kini sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3% seperti diatur dalam undang-undang.
Ini, menurut Yusril, beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa Jabatannya, yang mengimingi rakyat dengan kata-kata, “Jangan kuatir, uang kita masih banyak.”
“Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga Presiden. Sekarang Pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula,” tutupnya. (EZ/Salam-Online)