JAKARTA (SALAM-ONLINE): Penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk masuk wilayah Amerika Serikat (AS) secara mendadak meski kunjungan itu atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F. Durford, Jr menuai kemarahan publik Indonesia.
Komisioner Komnas HAM Dr Maneger Nasution menyatakan, pemerintah Indonesia sejatinya memprotes keras atas perlakuan yang mencederai kehormatan (dignity), tidak hanya pribadi Panglima TNI dan institusi TNI, tetapi juga NKRI.
Menurutnya, adalah sangat tidak memadai jika Pemerintah AS hanya menyampaikan permohonan maaf melalui Duta Besar untuk Indonesia, Joseph Donovan. Harus ada penjelasan lebih rinci dan berkejujuran dari Pemerintah AS kenapa peristiwa tidak manusiawi seperti ini bisa terjadi.
“Kalau ada kesalahan di internal AS yaitu US Customs and Border Protection, jenis kesalahan yang terjadi harus dijelaskan secara terbuka ke publik Indonesia,” kata Maneger kepada Salam-Online melalui rilisnya, Selasa (24/10).
Pemerintah Indonesia, lanjut Maneger, sejatinya bersikap tegas. Patut dipertimbangkan, ujarnya, Presiden Jokowi memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia guna menjelaskan peristiwa memalukan ini.
“Jika Pemerintah Indonesia hanya mengirimkan nota diplomatik memprotes peristiwa sepenting ini, Pemerintah Indonesia patut diduga tidak menunaikan mandatnya menjaga kehormatan bangsa (dignity). Publik berhak tahu atas informasi benar tentang peristiwa ini (rights to know),” ungkap Maneger.
Ia menyatakan bahwa publik patut mengapresiasi sikap kenegarawanan Panglima TNI dalam merespons kejadian tidak manusiawi dari pemerintah AS itu. Indonesia memang sudah sejatinya harus marah.
“Tapi, kemarahan itu harus disalurkan secara strategis dan terukur. Sikap kenegarawanan dan ketenangan Panglima TNI sebagai figur yang terdampak dari perilaku tidak profesional Pemerintah AS sangat signifikan menenangkan prajurit TNI dan publik Indonesia,” kata dia.
Maneger berharap, peristiwa ini menjadi blessing in disguise bagi tidak hanya Panglima TNI tapi juga bagi NKRI.
Ia juga mendesak Pemerintah AS untuk memastikan bahwa hal-hal tidak manusiawi semacam itu tidak terulang lagi di masa mendatang (guarantees of nonrecurrence).
“Komnas HAM mengimbau Publik Indonesia untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan yang tidak kontra produktif yang justru merugikan Indonesia. Mari hadirkan kepercayaan bahwa Pemerintahan Jokowi mampu menjaga marwah dan kehormatan NKRI,” tandasnya. (EZ/Salam-Online)