Pejabat Partai Berkuasa di Sudan Kecam Seruan ‘Kudeta’ Oposisi
Partai-partai politik berkuasa yang berjumlah 22 parpol di bawah payung NFC mengecam seruan ‘kudeta’ dari pihak oposisi. Namun mereka juga sama-sama menyatakan niat mereka menuntut dibentuknya ‘dewan transisi’ sementara waktu untuk menjalankan urusan negara.
KHARTOUM (SALAM-ONLINE): Seorang pejabat senior di Partai Kongres Nasional (NCP) yang berkuasa di Sudan pada Rabu (2/1/2019) mengecam seruan ‘kudeta’ dari Front Nasional untuk Perubahan (NFC) Sudan terhadap rezim Presiden Omar al-Bashir, lapor Anadolu Agency (AA), Rabu (2/1).
Dalam konferensi pers yang digelar oleh partai-partai politik pada Rabu, Sekretaris Politik NCP Abdel-Rahman al-Khidir memperingatkan bahwa seruan semacam itu mengancam akan “menghancurkan institusi negara”.
Al-Khidir mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja untuk menyelesaikan krisis ekonomi Sudan dengan mendistribusikan gandum dan bahan bakar kepada public. Ia menambahkan bahwa krisis mata uang asing di negara itu akan berakhir “dalam beberapa pekan” mendatang.
Pada Selasa (1/1), NFC (kelompok yang memayungi 22 partai politik) dan Partai Umma (dipimpin oleh Mubarak al-Fadil, mantan wakil perdana menteri) sama-sama menyatakan niat mereka menuntut dibentuknya “dewan transisi” sementara waktu untuk menjalankan urusan negara.
Selama dua pekan terakhir, demonstrasi telah mengguncang beberapa negara bagian Sudan di tengah meningkatnya frustrasi publik atas meningkatnya inflasi dan kurangnya ketersediaan kebutuhan komoditas pokok.
Versi pemerintah mengatakan bahwa setidaknya 19 orang tewas dalam demonstrasi yang dimulai pada pertengahan Desember 2018 lalu.
Namun kelompok oposisi mengungkapkan jumlah korban tewas mendekati 40 orang.
Pihak berwenang telah memberlakukan keadaan darurat di beberapa bagian negara itu. Sementara beberapa pejabat pemerintah menuduh Zionis Yahudi berkonspirasi dengan kelompok perlawanan untuk mengacaukan negara.
Sebagai negara berpenduduk 40 juta, Sudan telah berjuang untuk pulih dari kehilangan tiga perempat produksi minyaknya, sumber utama mata uang asing, menyusul pemisahan diri Sudan Selatan pada 2011. (mus)
Sumber: MEMO