SALAM-ONLINE.COM: Diizinkannya lagi 34 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina masuk Indonesia pada Sabtu (7/8/2021) melalui Bandara Sooekarno-Hatta membuat rakyat makin tak percaya pada rezim penguasa.
Sebab, pemerintahan Joko Widodo tidak mampu menciptakan suatu sikap kesamaan para penegak hukum.
Demikian disampaikan pengamat hukum dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said, sebagaimana dilansir rmol.id, Senin (9/8/2021).
Said mengingatkan yang perlu dipahami pemerintahan Joko Widodo, masuknya TKA Cina bukan soal kepemilikan izin tinggal. Menurutnya, masalah mendasarnya adalah pada aturan pelarangan selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Kalau kita baca Permenkumham 27/2021 bukan mengatur kepemilikan izin tinggal, tetapi melarang masuk selama PPKM,” tegas Said.
Kandidat Doktor Hukum Universitas Brawijaya ini mengatakan, pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum, sama seperti pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, UMKM dan seluruh lapisan masyarakat.
Said memprediksi, jika sanksi tak diterapkan, masyarakat bukan hanya tidak percaya penegakan hukum, tetapi juga pada rezim penguasa yang membuat aturan pelarangan TKA masuk Indonesia.
Apalagi, kata Magister Hukum Universitas Diponegoro ini, unsur penting hukum dipercaya rakyat harus memenuhi asas kepastian hukum.
“Jika kemudian tak ada penegakan hukum dikhawatirknan masyarakat tidak percaya penegak hukum dan tidak percaya pada aturan yang dibuat penguasa,” kata Said.
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menjelaskan, puluhan TKA asal Cina itu datang menggunakan pesawat Citilink dengan kode penerbangan QG8815 yang membawa 37 penumpang, terdiri dari 34 WNA Cina dan 3 WNI. Seluruh awak yang berjumlah 19 orang adalah WNI.
Setelah lolos dalam pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soetta, ke-34 WNA Cina itu mendapatkan izin masuk ke Indonesia. (rmol.id)