SALAM-ONLINE.COM: Para menteri kabinet Indonesia Maju yang diduga berbisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021) siang.
“Di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kita ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini,” ujarnya kepada wartawan.
Selain itu, kata Ali, aturan kewajiban PCR juga berubah-ubah. Bahkan, harga PCR juga berubah-ubah yang membuat masyarakat bingung berapa sebenarnya harga tes PCR. Prima minta agar harga PCR dijelaskan ke publik.
“Sehingga kita tenang. Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu,” ujar Alif.
Laporan ini bertujuan agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menjadi bola liar dan tidak menjadi praduga di masyarakat.
“KPK mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa hal yang terjadi dalam bisnis PCR ini,” katanya.
Dalam laporan ini, Alif mengaku hanya membawa bukti-bukti seperti yang sudah beredar di media, terutama investasi majalah Tempo.
“Terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir,” kata Alif.
Sebelumnya mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Joko Widodo terlibat bisnis PCR. Dia mengatakan, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
Menurut Edy, GSI didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Ia menyebut, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
Selain itu, Edy mengaitkan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang punya kaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membantah tudingan yang menyebut Erick bermain-main dalam bisnis PCR itu. Alasannya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick hanya melakukan 700 ribu tes, jadi tak signifikan dibandingkan keseluruhan pengetesan.
Sementara juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menepis kabar yang menyebut Luhut ikut mendirikan PT GSI untuk bisnis tes PCR. Dia mengatakan Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.