SALAM-ONLINE.COM: Keikutsertaan Zionis penjajah dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia, yang dimulai pada 20 Mei mendatang, terus mendapat penolakan dari berbagai kalangan.
Setelah penolakan itu disuarakan beberapa ormas Islam, Gubernur Bali, I Wayan Koster, Selasa (14/3/2023), mengatakan pihaknya menolak Bali dijadikan lokasi laga tim sepak bola Zionis “Israel” saat Piala Dunia U-20 nanti.
Hal itu, seperti dilansir BBC Indonesia, Selasa (21/3), dituangkan Wayan Koster dalam suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zaenudin Amali, yang dikirimkan pada Selasa (14/3).
Dari informasi yang diterima Koster, ada enam provinsi yang ditunjuk sebagai tempat pelaksaan turnamen itu, yaitu Bali, Jakarta, Sumsel, Jabar, Jateng dan Jatim.
Dalam suratnya, Koster menjelaskan alasan penolakan Bali dijadikan lokasi laga timnas Zionis “Israel”.
Menurutnya, kebijakan politik “Israel” terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan “Israel”.
Karena itulah, Wayan Koster meminta Menteri Pemuda dan Olahraga mengambil kebijakan untuk melarang tim sepak bola “Israel” ikut bertanding di Bali.
“Pemerintah Bali menyatakan menolak keikusertaan timnas ‘Israel’ untuk bertanding di Provinsi Bali,” katanya.
“Hal ini dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, khususnya berkaitan dengan ‘Israel’,” terang Koster.
“Kami mohon agar Bapak Menpora mengambil kebijakan untuk melarang tim (Zionis) ‘Israel’ ikut bertanding di Bali. Kami, Pemprov Bali, menolak ikeikutsertaan (Zionis) ‘Israel’ bertanding di Bali,” tegasnya.
Sebelumnya, penolakan keras terutama datang dari sejumlah Ormas Islam.
Mereka menilai bahwa jika menerima kedatangan tim sepak bola U-20 Zionis “Israel”, itu sama artinya dengan melegitimasi penjajahan terhadap bangsa Palestina.
Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim selama ini tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis “Israel”, dan selalu mendukung kemerdekaan Palestina.
Namun, pengamat sepak bola Anton Wijaya mengatakan Indonesia tidak punya alasan untuk menolak tim sepak bola Zionis “Israel”, karena sudah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Plt Menpora) Muhadjir Effendy mengatakan keikutsertaan “Israel” dalam laga Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dikaji, tapi ia menegaskan komitmen pemerintah pada konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri telah mengatakan ketuanrumahan Indonesia di Piala Dunia U-20 tidak akan menggoyahkan dukungan untuk Palestina.
Siapa yang menolak kedatangan Zionis “Israel”?
Sejak tim sepak bola U-20 Zionis penjajah itu lolos ke putaran final Piala Dunia 2023 pada Juni lalu, muncul penentangan dari berbagai pihak di Indonesia.
Pada Senin (20/3), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia menolak kedatangan tim sepak bola Zionis.
Wakil sekretaris jenderal PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan alasan mereka menolak karena Zionis adalah penjajah yang telah mengambil tanah Palestina dan menduduki Al-Quds (Yerusalem) timur, lokasi satu dari tiga tempat suci bagi umat Islam yaitu Masjid al-Aqsha.
Novel mengutip alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.
“Nah dengan semangat ini artinya landasan konstitusi loh yang kita pegang, harus ditolak timnas (Zionis) “Israel” ini karena menerimanya ini sama juga artinya legitimasi dari penjajahan yang ada di dunia ini,” ujarnya.
Novel mengatakan jika tim sepak bola Zionis “Israel” tetap datang ke Indonesia, pihaknya akan terus melakukan aksi demonstrasi. Namun ia berjanji aksi mereka akan tetap di dalam jalur konstitusi.
“Mungkin bisa juga kita demo ke bandara untuk menolak tim sepak bola Zionis ‘Israel’ hadir, begitu juga ke stadion di mana ada tim sepak bola Zionis “Israel” (bertanding) kita akan melakukan aksi-aksi perlawanan. Bagaimanapun kita harus bisa menolak tim sepak bola Zionis ‘Israel’. Tentunya secara jalur konstitusi,” kata Novel.
Sebelumnya, keikutsertaan tim sepak bola Zionis “Israel” dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia juga ditanggapi ketua umum salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah.
Ketum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengatakan kebijakan terkait sepak bola atau urusan-urusan lain harus sejalan dengan kebijakan atau politik negara.
“Sejauh negara itu masih punya kebijakan anti imperialisme, anti kolonialisme, lalu tidak punya hubungan diplomatik dengan satu negara, yang lain itu harus menyesuaikan,” kata Haedar.
Penolakan tidak cuma berasal dari ormas-ormas Islam, tapi juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Komite Nasional Pemuda Indonesa (KNPI), dan gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS) Indonesia.
Bagaimana sikap pemerintah Indonesia?
Plt Menpora Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah Indonesia sedang mengkaji soal teknis kedatangan tim sepak bola U-20 Zionis “Israel” ke Indonesia.
Menanggapi kritik dari politisi PKS, Muhammad Nasir Djamil dalam rapat kerja Komisi III DPR di Senayan, Senin (20/3), Muhadjir mengatakan pemerintah akan menegakkan konstitusi khususnya alinea pertama pembukaan UUD 1945.
Namun demikian, kata Muhadjir, Indonesia sudah terlanjur berkomitmen untuk menjadi penyelenggara U-20.
“Posisi kita jelas, jadi kita pemerintah Indonesia tidak akan beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi itu. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara ketempatan even itu, dan saya kira kita sepakat bahwa even ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia,” kata Muhadjir, sebagaimana dilaporkan berbagai media.
Menpora sebelumnya yang sekarang sudah mengundurkan diri, Zainuddin Amali, mengatakan pihaknya dan PSSI hanya berperan sebagai penyelenggara kejuaraan dunia sepak bola itu.
Adapun urusan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Zionis “Israel” diserahkan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menolak untuk diwawancarai. Namun saat taklimat dengan wartawan, 10 Maret lalu, ia menegaskan bahwa ketuanrumahan Indonesia di Piala Dunia U-20 tidak akan menggoyahkan dukungan untuk Palestina.
“Posisi pemerintah Indonesia terhadap isu Palestina tidak pernah berubah dan sangat konsisten,” ujarnya.
Pernahkah hal seperti ini terjadi?
Ini bukan pertama kalinya hubungan diplomatik Indonesia dengan Zionis memperumit urusan olahraga.
Pada 1962, Presiden Soekarno menolak memberikan visa kepada delegasi Zionis “Israel” yang hendak mengikuti Asian Games. Akibatnya, Indonesia diskors dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan dilarang mengikuti Olimpiade Musim Panas 1964.
Peristiwa yang lebih baru terjadi pada 2015, ketika atlet penjajah itu, Misha Zilberman, hendak bertanding di Kejuaraan Dunia Badminton. Zilberman sempat menunggu di Singapura selama dua pekan karena visanya ditolak Indonesia meski sudah mengajukan sejak enam bulan sebelumnya.
Waktu itu, Federasi Badminton Dunia (BWF) sampai mengancam akan mencoret Indonesia dari tuan rumah Kejuaraan Dunia Badminton jika tidak mau menerima Zilberman.
Zilberman akhirnya mendapat visa pada saat-saat terakhir dan terbang ke Jakarta. Namun ia kandas setelah dikalahkan pemain Taiwan Hsu Jen Hao.
Pada Piala Dunia 2023 yang dimulai pada 20 Mei mendatang, masalah teknis yang disoroti antara lain mengenai pemberian visa kepada para pemain Zionis, juga pengibaran bendera Zionis “Israel” dan dikumandangkannya lagu kebangsaan penjajah itu pada pertandingan.
Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan beberapa kebijakan teknis sudah dibicarakan dengan Menko Polhukam Mahfud MD.
“Saya mengutip beliau ‘sudah dibahas dan disiapkan semua jalur, ditunggu saja nanti’,” kata Faizasyah. []