Mesir dan Yordan Sambut Baik Perubahan Sikap Trump tak Usir Warga Palestina di Gaza
SALAM-ONLINE.COM: Mesir dan Yordania menyambut baik pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa tidak seorang pun akan mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza.
Belum jelas apakah pernyataan tersebut merupakan perubahan dalam usulan Trump agar AS “mengambil alih kendali” dan “memiliki” Gaza, yang dinyatakannya pada Februari lalu.
Saat itu, ia mengatakan bahwa Gaza akan diubah menjadi “Riviera Timur Tengah”, dan penduduk Palestina akan diusir ke Yordania dan Mesir. Usulan ngawur ini ditolak mentah-mentah oleh kedua negara tersebut.
Namun, seperti dilansir Middle East Eye (MEE), Kamis (13/3/2025), kini Trump membuat pernyataan sebaliknya. “Tidak seorang pun akan mengusir warga Palestina,” kata Trump, Rabu (12/3) di Gedung Putih, menjawab seorang reporter yang bertanya apakah akan “mengusir warga Palestina dari Gaza” setelah dibahas dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irlandia Michael Martin.
Kementerian luar negeri Mesir menyampaikan “penghargaannya atas pernyataan Presiden AS itu mengenai tidak adanya pengusiran terhadap warga Palestina di Gaza.
Kementerian luar negeri Yordania juga mengatakan pihaknya menyambut baik pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika pada Rabu. Kemenlu Yordania menekankan pentingnya mencapai perdamaian yang adil dan abadi.
Menurut Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pembalikan sikap Trump itu juga “diterima dengan baik” di Gaza.
Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan, “Kami menghargai pernyataan Presiden AS yang menegaskan bahwa penduduk Jalur Gaza tidak diharuskan meninggalkan tanah air mereka.”
Pekan lalu, negara-negara Arab mengusulkan alternatif terhadap
Gaza. Usulan yang dimotori oleh Mesir itu menetapkan anggaran sebesar $53 miliar dengan jangka waktu lima tahun untuk rekonstruksi Gaza, yang hancur akibat serangan Zionis penjajah selama 15 bulan. Usulan tersebut juga menguraikan visi untuk pemerintahan pascaperang di Gaza.
Usulan tersebut diterima pada Sabtu (8/3) lalu oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan didukung oleh sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis, Jerman dan Italia. (mus)