Resmi, Pasukan Kurdi Gabung dengan Suriah Baru

 

SALAM-ONLINE.COM: Saat otoritas baru di Damaskus menghadapi tantangan terbesar mereka terhadap kredibilitas di Suriah barat, kesepakatan mengejutkan dan bersejarah dengan suku Kurdi di negara itu dapat menandai babak baru di timur laut, meskipun tantangan signifikan tetap ada.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dukungan AS, yang menguasai sebagian besar wilayah timur laut yang kaya minyak, menandatangani kesepakatan dengan pemerintah pada Senin (10/3/2025) untuk bergabung dan mengintegrasikan lembaga sipil dan militernya dengan negara baru tersebut.

Berita tentang kesepakatan tersebut disambut dengan perayaan spontan di berbagai kota di Suriah. Banyak yang melihat kesepakatan tersebut sebagai jalan menuju kesetaraan yang lebih baik bagi suku Kurdi Suriah yang telah lama terpinggirkan. Kesepakatan tersebut mencakup pengakuan komponen Kurdi sebagai bagian integral negara dengan kewarganegaraan penuh, termasuk hak konstitusionalnya.

Mohammed A Salih, seorang peneliti senior di Foreign Policy Research Institute, menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai perkembangan yang signifikan dan positif bagi Suriah. Terutama bagi penduduk Kurdi di sana.

“Hal ini nampaknya menjawab dua masalah utama bagi suku Kurdi: memberikan kewarganegaraan kepada ratusan ribu orang yang kehilangan kewarganegaraan sejak tahun 1962 dan memastikan kembalinya mereka yang mengungsi dari kelompok pro-Turki dari daerah seperti Afrin,” katanya.

Perjanjian delapan poin, yang ditandatangani oleh komandan SDF Mazloum Abdi dan Presiden sementara  Ahmad al-Sharaa, juga mencakup hak semua warga Suriah untuk berpartisipasi dalam lembaga negara berdasarkan kompetensi, terlepas dari latar belakang agama atau etnis.

‘Membangun Suriah baru‘

Dalam sebuah postingan di X, Abdi mengatakan koalisi yang dipimpin Kurdi bekerja sama dengan Damaskus untuk memastikan fase transisi yang mencerminkan aspirasi rakyat (Kurdi) untuk keadilan dan stabilitas.

Abdi mengatakan kesepakatan itu adalah kesempatan nyata untuk membangun Suriah baru yang merangkul semua komponen dan memastikan hubungan bertetangga yang baik. Karenanya, menurut Abdi, Kesepakatan itu kemungkinan merujuk pada Turki yang telah mendukung perang melawan kendali SDF di Suriah timur laut.

Mustafa Sejari, mantan komandan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki, menyebut perjanjian itu sebagai pencapaian bersejarah dalam menjaga persatuan wilayah Suriah. Menurut perjanjian tersebut, semua entitas yang dikendalikan SDF, termasuk perlintasan perbatasan, bandara, dan ladang minyak dan gas, akan diintegrasikan ke dalam lembaga negara. Setelah Basyar al-Assad digulingkan pada 8 Desember 2024, suku Kurdi menguasai Bandara Internasional Qamishli, tetapi tidak dapat mengoperasikannya.

Kesepakatan tersebut juga menetapkan pemulangan dan perlindungan warga Suriah yang mengungsi, mendukung upaya untuk memerangi terorisme dan ancaman keamanan terhadap Suriah, serta menolak perpecahan dan ujaran kebencian.

Pemulangan pengungsi internal (IDP) merupakan isu krusial bagi suku Kurdi, karena oposisi Suriah yang didukung Turki telah menggusur ribuan suku Kurdi di Afrin pada tahun 2018 dan di Serekaniye (Ras al-Ain) pada tahun 2019.

Terakhir, perjanjian ini membentuk komite eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut sebelum akhir tahun.

“Perjanjian ini menandai fase mendasar menuju pembangunan Suriah yang baru. Perjanjian ini berupaya untuk mendirikan negara yang demokratis dan pluralistik yang menghormati hak-hak semua komponen Suriah,” kata Dewan Demokratik Suriah (SDC), sayap politik SDF, dalam sebuah pernyataan.

Mediasi AS
Sumber SDF mengatakan kepada Middle East Eye (MEE) bahwa perjanjian tersebut merupakan hasil dari negosiasi selama berbulan-bulan yang dimediasi oleh AS.

Pada 30 Desember 2024, Abdi dari SDF bertemu Sharaa untuk pertama kalinya di Damaskus setelah jatuhnya Assad, dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh AS. Butuh waktu lebih dari dua bulan untuk mencapai kesepakatan.

Komandan Komando Pusat AS (Centcom), Jenderal Michael Erik, juga mengunjungi SDF sebelum kesepakatan itu diumumkan.

“Saya menduga bahwa AS menganggap kesepakatan ini sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati di Suriah. Selain itu, para pemimpin di timur laut membawa pengalaman dalam mengatur populasi yang beragam secara agama dan etnis, manfaat yang sangat besar bagi pemerintahan baru ini,” kata Nadine Maenza, presiden Sekretariat Kebebasan Beragama Internasional dan mantan ketua Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), seperti dikutip MEE.

Pertanda pertama bahwa kesepakatan sudah dekat adalah pernyataan SDF dan pemerintahan otonomi pimpinan Kurdi pada 18 Februari yang memberi selamat kepada Sharaa atas pengangkatannya sebagai presiden. Ini menandai pengakuan pertama. Mereka juga mengundangnya untuk mengunjungi Suriah timur laut.

“(Kesepakatan) ini menandai kemajuan signifikan menuju stabilisasi negara Suriah, mengingat SDF adalah pemain utama, yang mengendalikan wilayah substansial yang kaya akan sumber daya,” kata pakar politik Suriah Mohammad Ibrahim kepada MEE.

Namun, mengubah perjanjian luas ini menjadi langkah-langkah konkret dan dapat dilaksanakan yang memuaskan kedua belah pihak akan menjadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Terutama di tengah rumitnya pengaruh eksternal terhadap situasi Suriah.

Ibrahim mengatakan masyarakat internasional kini memiliki kesempatan penting untuk mendukung proses ini dengan menawarkan perangkat dan kondisi mendesak yang dibutuhkan untuk membantu warga Suriah membuat kemajuan signifikan menuju stabilitas dan kesejahteraan bagi semua orang.

Berikut Rincian Perjanjian Pemerintah Suriah dengan SDF

1. Memastikan semua hak warga Suriah untuk mendapatkan perwakilan dan partisipasi politik berdasarkan prestasi, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis.

2. Mengakui komunitas Kurdi sebagai bagian integral dari Suriah dan menjamin hak-hak konstitusionalnya.

3. Gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah.

4. Mengintegrasikan semua lembaga sipil dan militer di Suriah timur laut di bawah administrasi negara, termasuk perlintasan perbatasan, bandara, dan ladang minyak dan gas.

5. Memastikan kembalinya semua warga Suriah yang mengungsi ke kampung halaman mereka dengan perlindungan negara.

6. Mendukung Suriah dalam memerangi sisa-sisa Assad dan semua ancaman terhadap keamanan dan persatuannya.

7. Menolak seruan untuk memecah belah, ujaran kebencian, dan upaya untuk memicu perselisihan.

8. Komite implementasi akan bekerja untuk menegakkan perjanjian tersebut pada akhir tahun. (is)