Karena Soal Gaza, Inggris Tangguhkan Perjanjian Perdagangan dengan ‘Israel’
SALAM-ONLINE.COM: Inggris menyatakan akan memanggil duta besar “Israel” di London dan menangguhkan perjanjian perdagangan bebasnya dengan penjajah itu.
Berbicara di parlemen pada Selasa (20/5/2026) sore, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengutuk “tindakan dan retorika mengerikan Israel”. Ia menambahkan bahwa pihaknya “mengisolasi ‘Israel’ dari teman-teman dan mitranya di seluruh dunia”.
Ia mengecam “Israel” karena memperluas operasi militernya di Gaza dan membatasi/tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.
“Saya merasa ini sangat menyakitkan,” kata Lammy seperti dilansir Middle East Eye (MEE), Selasa (20/5).
Menurutnya, pendekatan “Israel” tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan bilateral Inggris. “Ditolak oleh anggota (parlemen) di seluruh gedung ini, dan sejujurnya itu merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai rakyat Inggris,” katanya.
“Oleh karena itu, hari ini saya mengumumkan bahwa kami telah menangguhkan negosiasi dengan ‘Israel’ terkait perjanjian perdagangan bebas baru,” terangnya.
“Kami akan meninjau kerja sama dengan mereka berdasarkan peta jalan bilateral 2030. Tindakan Netanyahu telah membuat hal ini perlu dilakukan,” lanjutnya.
“Hari ini, sahabat saya yang terhormat, menteri luar negeri untuk Timur Tengah, memanggil duta besar ‘Israel’ untuk menyampaikan pesan ini.”
Lammy menambahkan bahwa Palestina harus memiliki negara sendiri dan hidup “bebas dari pendudukan/penjajahan”.
Negosiasi mengenai perjanjian perdagangan bebas Inggris-“Israel” dimulai pada Juli 2022 di bawah pemerintahan Konservatif sebelumnya.
Dalam perjanjian awal, pemerintah Inggris setuju untuk menentang penggunaan “apartheid” dalam menggambarkan perlakuan “Israel” terhadap Palestina dan berjanji untuk menghadapi “bias anti-Israel” di lembaga-lembaga internasional, termasuk di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“(Sekarang) dunia sedang menghakimi,” kata Lammy. “Sejarah akan menghakimi mereka (“Israel”). (Anda) memblokir bantuan, memperluas perang, mengabaikan kekhawatiran teman dan mitra Anda. Ini tidak dapat dipertahankan dan harus dihentikan.”
Sejumlah anggota parlemen Inggris mempertanyakan efektivitas perubahan kebijakan oleh pemerintah Buruh dan meminta tindakan yang lebih keras terhadap “Israel”.
Mereka termasuk politisi Konservatif Kit Malthouse yang mengatakan Lammy tahu bahwa “Israel” tidak “peduli” dengan sanksi yang diumumkan Inggris dan terus membunuh warga Palestina sejak pernyataan menteri luar negeri dikeluarkan.
Di parlemen, Malthouse mengatakan, “Banyak dari kita di majelis ini telah mencoba untuk mendesak pemerintah agar mengambil tindakan selama beberapa bulan terakhir. Kami telah mencoba, kemarahan demi kemarahan, tetapi tidak berhasil. Kami telah mencob mempermalukan para menteri agar bertindak tetapi tidak berhasil. Jadi mungkin kita perlu memohon,” kata Malthouse.
“Saya mendesak, memohon kepada menteri luar negeri untuk mengerahkan semua otoritas moral dan keberaniannya, berdiri di pemerintahan melawan blokade di Downing Street, dan mohon untuk menyelamatkan nyawa anak-anak ini (di Gaza) sesegera mungkin.”
Pemimpin Partai Nasional Skotlandia di Westminster, Stephen Flynn, menyerukan pemungutan suara di parlemen untuk mengakui negara Palestina.
Inggris selanjutnya mengumumkan sanksi terhadap tiga orang “Israel” terkemuka di Tepi Barat yang diduduki, termasuk pemimpin pemukim ilegal Yahudi.
Menanggapi pengumuman pemerintah Inggris tersebut, Kementerian Luar Negeri “Israel” mengatakan penangguhan perjanjian perdagangan akan merugikan ekonomi Inggris. Itu dimotivasi oleh sentimen anti-“Israel”.
“Jika, karena obsesi anti-‘Israel: dan pertimbangan politik internal, pemerintah Inggris bersedia merugikan ekonomi Inggris, itu keputusan mereka,” kata kementerian tersebut.
“Mandat Inggris berakhir tepat 77 tahun lalu. Tekanan eksternal tidak akan mengalihkan ‘Israel’ dari jalannya,” katanya. (is)