Hampir 60 Anggota Parlemen dan Bangsawan Inggris Serukan Embargo Senjata Penuh terhadap ‘Israel’
SALAM-ONLINE.COM: Hampir 60 anggota parlemen dan bangsawan Inggris telah menyerukan embargo penuh terhadap ekspor senjata terhadap penjajah “Israel”. Pemerintah diminta agar lebih transparan terhadap lisensi yang diberikan untuk ekspor militer.
Tuntutan mereka, yang diuraikan dalam surat tertanggal 18 Juli 2025 yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri David Lammy dan Menteri Perdagangan Jonathan Reynolds, muncul setelah Lammy memperingatkan “Israel” tentang sanksi lebih lanjut jika tidak ada gencatan senjata di Gaza.
Inggris bergabung dengan 27 negara lain, termasuk Australia, Kanada dan Prancis, untuk mengutuk “Israel” karena merampas “martabat manusia” warga Palestina. Ke-27 negara itu mendesak “Israel” untuk segera mencabut pembatasan aliran bantuan untuk warga Palestina di Gaza.
“Kami telah mengumumkan serangkaian sanksi selama beberapa bulan terakhir,” kata Lammy dalam acara Good Morning Britain di ITV pada Selasa (22/7).
“Jelas akan ada lebih banyak sanksi, dan kami terus mempertimbangkan semua opsi tersebut jika kami tidak melihat perubahan perilaku dan penderitaan (di Gaza) yang kami saksikan berakhir.”
Namun, mereka yang menandatangani surat tersebut, termasuk Zarah Sultana, John McDonnell, dan Jeremy Corbyn, mengatakan pemerintah Inggris harus segera menghentikan semua ekspor senjata kepada “Israel” atau berisiko terlibat dalam genosida.
“Komponen-komponen yang menciptakan jet tempur yang digunakan “Israel” untuk menghancurkan Gaza 15 persen adalah buatan Inggris — kita tidak bisa menyembunyikannya,” kata Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Steve Witherden, yang menyusun surat tersebut.
“Tanpa lisensi ekspor senjata Inggris, jet-jet ini tidak bisa terbang, mereka tidak bisa menjatuhkan bom.”
Menuntut Jawaban
Surat tersebut menyusul debat penundaan bulan lalu yang menandai pertama kalinya lisensi ekspor senjata terhadap “Israel” dibahas di parlemen sejak sebelum serangan yang dipimpin Hamas terhadap “Israel” pada 7 Oktober 2023.
Para anggota parlemen meminta kejelasan mengenai data ekspor senjata Inggris kepada “Israel” pada 2024, yang dirilis oleh Unit Gabungan Kontrol Ekspor (ECJU), sebuah badan lintas departemen yang mengawasi perizinan ekspor Inggris untuk barang-barang militer dan barang-barang keperluan ganda.
Dalam debat bulan lalu, Menteri Perdagangan Douglas Alexander mengatakan bahwa mayoritas dari lisensi ekspor militer senilai £142 juta yang disetujui pada tahun 2024 ke “Israel” adalah untuk komponen-komponen yang akan diekspor kembali ke negara-negara ketiga, termasuk sekutu NATO.
Namun, surat tersebut menyatakan data ECJU menunjukkan bahwa dari lisensi ekspor individu standar senilai £141,6 juta untuk barang-barang militer yang dikeluarkan pada tahun 2024, lebih dari separuh nilai yang disetujui nampaknya ditujukan untuk penggunaan langsung oleh “Israel”.
“Bisakah pemerintah mengklarifikasi bagaimana data ini sejalan dengan klaim menteri bahwa mayoritas lisensi ini untuk diekspor kembali?” tanya surat tersebut.
Alexander juga mengatakan bahwa lebih dari £120 juta—atau sekitar 85 persen dari total nilai lisensi ekspor militer kepada “Israel” tahun lalu — “ditujukan untuk komponen-komponen yang mendukung ekspor barang-barang militer dari perusahaan-perusahaan ‘Israel’ ke satu program untuk sekutu NATO”.
Para anggota parlemen telah meminta pemerintah untuk mengklarifikasi sekutu NATO mana yang terlibat, nama dan sifat program tersebut, serta kapan program itu dibentuk.
Mereka juga meminta kejelasan tentang lonjakan lisensi individu, dengan total £127,6 juta, dan sebagian besar untuk radar militer dan sistem penargetan, yang dikeluarkan antara Oktober dan Desember 2024, setelah pemerintahan Partai Buruh yang baru terpilih mengumumkan penangguhan sekitar 30 lisensi senjata kepada “Israel”.
Witherden mengatakan bahwa seruan berulang kali untuk transparansi yang lebih besar tentang ekspor senjata dari pemerintah “sejauh ini belum terjawab”.
“Minimal yang bisa kita lakukan adalah sepenuhnya jujur tentang apa yang kita kirim ke negara yang terlibat dalam pembantaian warga sipil tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Bulan lalu, Pengadilan Tinggi menolak gugatan yang diajukan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia yang berusaha menghentikan ekspor suku cadang jet tempur F-35 buatan Inggris secara tidak langsung ke “Israel”, melalui kumpulan pasokan global, setelah pertempuran hukum selama 20 bulan.
Dalam putusan mereka, para hakim mengatakan mereka memutuskan bahwa masalah ini adalah urusan “eksekutif yang secara demokratis bertanggung jawab kepada Parlemen dan pada akhirnya kepada para pemilih, bukan pengadilan”. (mus)