Di Saat Memburuknya Situasi di Tepi Barat & Kelaparan di Gaza, Yordania Tangkap Aktivis Pro-Palestina

SALAM-ONLINE.COM: Otoritas Yordania memicu “krisis internal” dengan keputusan mereka untuk menindak aktivis solidaritas Palestina, ungkap beberapa sumber Middle East Eye (MEE), Jumat (25/7/2025).

Sumber tersebut mengatakan bahwa situasi mencapai titik didih karena badan intelijen Yordania melakukan penangkapan yang brutal terhadap para aktivis Pro-Palestina, lawan politik, dan pemimpin partai.

Penangkapan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketidakstabilan di negara tetangga Suriah itu, memburuknya kondisi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, dan penjajah “Israel” yang melakukan genosida dan membuat kelaparan di Gaza.

Pada Rabu (23/7) otoritas Yordania menangkap aktivis media sosial terkemuka, Ayman Aballi, beberapa hari setelah ia mengunggah video yang mengecam apa yang disebutnya “diam”nya negara tersebut atas kebijakan “Israel” yang membuat kelaparan di Gaza.

Kritik terhadap badan intelijen, yang umumnya dikenal sebagai Mukhabarat, telah meningkat setelah seorang pemuda meninggal dalam tahanan polisi sehari setelah penangkapannya, ungkap sumber tersebut.

Media lokal melaporkan bahwa ketegangan mulai meningkat setelah Ahmad al-Ibrahim meninggal dalam tahanan polisi setelah menjadi sasaran “serangan fisik yang parah” selama penahanan.

Menurut keluarganya, Ibrahim dibawa ke rumah sakit terdekat beberapa kali saat berada di kantor polisi Ramtha di Ar-Ramtha, 5 km dari perbatasan Suriah.

Ia dilaporkan meninggal dunia akibat luka-lukanya beberapa jam setelah dipindahkan ke rumah sakit untuk terakhir kalinya.

Kematiannya memicu kemarahan di Ar-Ramtha. Ada sebuah video yang menunjukkan para pengunjuk rasa yang marah memblokir jalan, membakar ban, dan menuntut pertanggungjawaban penuh.

Pada hari yang sama ketika Ibrahim meninggal, pasukan keamanan menangkap Yanal Freihat, seorang anggota parlemen dari partai Front Aksi Islam (IAF), atas sebuah unggahan Facebook yang mengkritik sikap pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin.

Pasukan keamanan juga sempat menahan juru bicara Ikhwanul Muslimin, Moaz al-Khawaldeh, sebelum membebaskannya keesokan harinya.

“Pasukan keamanan menciptakan krisis internal dan menyebabkan gelombang kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalanan,” ujar seorang analis politik Yordania yang tidak mau disebutkan namanya, seperti dilansir MEE..

Sumber tersebut mengatakan bahwa di tengah gelombang penangkapan, dinas keamanan diserang karena menindak masyarakat sipil Yordania, tetapi “menutup mata terhadap ancaman nyata yang ditimbulkan oleh aktivitas Israel di wilayah Suwayda, Suriah”.

Pada April lalu, sebuah situs web oposisi Yordania mengklaim bahwa pemerintah telah melakukan penangkapan yang meluas terhadap para aktivis, di samping keputusannya untuk menargetkan Ikhwanul Muslimin.

Mereka mengklaim bahwa hal ini dilaporkan sebagai tanggapan atas tuntutan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dan bertujuan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari kedua negara tersebut.

Awal bulan ini, anggota suku dari kota Tafilah berkumpul dan mengorganisir aksi duduk di dekat markas intelijen di Amman, untuk menuntut pembebasan Ahmed al-Zarqan yang berusia 72 tahun, mantan wali kota di selatan Yordania.

Zarqan adalah wakil ketua umum Ikhwanul Muslimin, yang baru-baru ini dilarang di kerajaan Hasyimiyah itu

Pasukan keamanan menangkapnya pada akhir April. Hingga saat ini, Zarqan belum diadili ke pengadilan, atau diizinkan menghubungi pengacara. Keluarganya belum diizinkan untuk mengunjunginya.

Kemarahan Meningkat atas ‘Normalisasi’ 1994.
Seiring memburuknya situasi di Gaza, otoritas Yordania menghadapi kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya atas hubungan diplomatik Amman dengan “Israel”.

Kedua negara menormalisasi hubungan pada tahun 1994 dan dikenal bekerja sama dalam berbagai isu keamanan regional.

Protes besar-besaran telah meletus atas kesepakatan 1994 dan perang genosida di Gaza, di mana setidaknya 59.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar warga sipil.

Kemarahan juga terus meningkat atas pendudukan “Israel’ di Tepi Barat dan meningkatnya jumlah korban jiwa warga sipil.

Yordania memiliki hubungan yang panjang dan rumit dengan Tepi Barat, setelah menduduki wilayah tersebut dan Yerusalem Timur pada tahun 1948, sebelum mencaploknya pada tahun 1950.

Yordania menawarkan kewarganegaraan kepada warga Palestina yang tinggal di sana, termasuk para pengungsi, dan memerintah Tepi Barat hingga menyerahkannya kepada penjajah “Israel” dalam perang tahun 1967.

Meskipun Tepi Barat secara resmi telah dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Yordania, perjanjian aneksasi tahun 1950 menetapkan pemerintahan Yordania sebagai pengatur sementara, hingga dikeluarkannya resolusi akhir untuk masalah Palestina.

Setelah perang tahun 1967, “Israel” mendorong orang–orang Yahudi untuk menetap di Tepi Barat, menyediakan tanah, perlindungan militer, listrik, air, dan jalan untuk warga penjajah tersebut. Beberapa orang Yahudi “Israel” membenarkan permukiman atas dasar agama, tetapi banyak orang “Israel” menganggap kendali atas wilayah tersebut diperlukan untuk mencegah orang Palestina menyerang penjajah itu. (is)