Buntut Mau Akui Negara Palestina, Australia dengan ‘Israel’ Memanas

SALAM-ONLINE.COM: Australia membalas pernyataan Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu pada Rabu (20/8/2025) atas serangan pedasnya terhadap Perdana Menteri Anthony Albanese setelah Canberra mengumumkan akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September mendatang.

Dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengatakan Netanyahu telah “menyerang” negara-negara yang mendukung negara Palestina, tetapi Australia tidak akan terintimidasi oleh “serangan” itu

“Kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda bunuh atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan,” katanya.

“Kekuatan jauh lebih baik diukur dari apa yang telah dilakukan Perdana Menteri Anthony Albanese, yaitu ketika ada keputusan yang kita tahu tidak akan disukai ‘Israel’, ia langsung menemui Benjamin Netanyahu.”

Reaksinya muncul setelah kantor Netanyahu mengatakan pada Selasa (19/8/2025) dalam sebuah unggahan di platform X, bahwa Albanese adalah politisi lemah yang mengkhianati “Israel” dan menelantarkan orang-orang Yahudi Australia.

Burke juga membela keputusan Australia baru-baru ini untuk membatalkan visa anggota Knesset (parlemen) sayap kanan ekstrem “Israel” Simcha Rothman, menjelang tur pidatonya bulan ini karena pernyataannya di masa lalu yang menyebut anak-anak di Gaza sebagai musuh “Israel”.

“Jika ada yang ingin datang dalam tur pidato publik, dan mereka telah mengungkapkan pandangan tersebut secara terbuka tentang anak-anak ‘Israel’, saya akan memblokir visanya,” kata Burke.

“Saya tidak akan menurunkan standar untuk perlindungan pandangan yang merupakan pandangan fanatik terhadap rakyat Palestina,” tambahnya.

Pada Senin (17/8) lalu pemerintah Australia membatalkan visa Rothman dan melarangnya memasuki negara itu selama tiga tahun.

Pada November 2024, Australia menolak visa untuk mantan Menteri Dalam Negeri dan Kehakiman “Israel”, Ayelet Shaked, atas dukungannya terhadap pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Pada Senin lalu, penjajah “Israel” juga membatalkan visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina sebagai balasan atas keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina dan melarang masuknya seorang politisi sayap kanan “Israel”.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut keputusan “Israel” sebagai “reaksi yang tidak beralasan” terhadap langkah Australia untuk mengakui Palestina.

Beberapa negara, termasuk Prancis, Inggris, Malta, Kanada, dan Portugal, juga telah mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan depan di New York.

Pengakuan ini muncul di tengah berlanjutnya serangan brutal penjajah “Israel” di Jalur Gaza, yang telah mengakibatkan kematian lebih dari 62.000 orang sejak Oktober 2023.

November 2024 lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

“Israel” juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas Kejahatan perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut. (mus)