Mesir & Hamas Makin Tegang karena Tuntutan Serahkan Senjata, Tinggalkan Gaza

SALAM-ONLINE.COM: Dukungan Mesir terhadap seruan perlucutan senjata Hamas kembali memicu ketegangan dengan gerakan perlawanan Palestina tersebut. Akibatnya menghambat negosiasi (perundingan) gencatan senjata. Demikian diungkapkan sumber-sumber Mesir dan Palestina seperti dilansir Middle East Eye (MEE), Sabtu (9/8/2025).

Ketegangan yang mengakibatkan perpecahan tersebut dimulai setelah Kairo menyampaikan pesan kepada para pemimpin Hamas di Doha pada akhir April lalu. Pesan Kairo itu menuntut kelompok tersebut untuk menyerahkan senjatanya dan menarik para pejuang dari Gaza – sebuah permintaan yang tentu saja dengan tegas ditolak Hamas.

Dorongan perlucutan senjata mencerminkan meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Arab.

Pada 29 Juli lalu, Mesir bergabung dengan Arab Saudi, Qatar dan Liga Arab dalam mendukung Deklarasi New York terkait dengan solusi dua negara, yang menyerukan Hamas untuk melepaskan kendali atas Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina.

Menurut sumber-sumber Mesir, Kairo awalnya menolak mengaitkan perlucutan senjata dengan perundingan gencatan senjata.

Namun, di bawah tekanan berkelanjutan dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, Mesir mengubah pendiriannya. Rezim kudeta Sisi kemudian menyesuaikan diri untuk memulai apa yang disebut sebagai “proses penyerahan diri”.

Posisi ini sejalan dengan prasyarat penjajah “Israel”, yang didukung oleh Washington, untuk mengakhiri perang di Gaza.

Sumber-sumber mengatakan Mesir sebelumnya bersikeras bahwa perlucutan senjata harus menjadi bagian dari penyelesaian politik yang lebih luas terkait dengan pengakhiran pendudukan “Israel”. Kairo telah menolak proposal apa pun yang mewajibkan Hamas untuk melucuti senjata sebelum berdirinya negara Palestina.

Sikap sebelumnya ini ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam kunjungannya ke Washington pada Maret lalu. Ia menyebut kegagalan “Israel” mengalahkan Hamas secara militer.

“Tidak masuk akal meminta mediator untuk mencapai melalui politik apa yang tidak dapat dicapai ‘Israel’ melalui operasi militer berbulan-bulan,” kata Abdelatty dalam kunjungannya ke Washington kala itu.

Dua sumber diplomatik di Kairo mengatakan perubahan kebijakan Mesir ini juga didorong oleh memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza dan terputusnya jalur diplomatik.

Dikatakan, otoritas Mesir khususnya prihatin dengan upaya “Israel” untuk memindahkan paksa (mengusir) penduduk Gaza ke Sinai utara.

Laporan tentang pembangunan kamp tenda berskala besar di wilayah Rafah, dekat perbatasan Mesir, untuk menampung lebih dari setengah juta orang yang mengungsi, telah menuai kecaman. Banyak yang menggambarkannya sebagai kamp konsentrasi.

Hal ini, ditambah dengan meningkatnya kemarahan publik di Mesir atas apa yang dianggap sebagai keterlibatan rezim Sisi dan respons yang tidak memadai terhadap krisis tersebut. Ini semakin memicu ketegangan.

Rusaknya Kredibilitas Mesir sebagai Mediator 

Moataz Ahmadein Khalil, mantan duta besar Mesir untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan, perubahan sikap Mesir mencerminkan pandangan Washington terhadap peran Kairo sebagai “alat utama untuk menekan Hamas agar menerima tuntutan Amerika dan Israel”.

Ia menjelaskan bahwa persepsi ini bermula dari krisis ekonomi Mesir yang akut dan ketergantungannya pada dukungan politik AS dalam mengamankan bantuan dari donor internasional dan regional, serta bantuan keuangan langsung dari Washington.

“Keselarasan Mesir dengan agenda Amerika merugikan Mesir dan Hamas,” ujar Khalil kepada MEE.

“Mengakomodasi tuntutan Washington hanya akan mendorong Trump untuk meminta lebih banyak dan pada akhirnya akan merusak kredibilitas Mesir sebagai mediator,” lanjutnya.

“Lebih lanjut, pendekatan ini gagal memanfaatkan peran mediasi untuk melayani kepentingan nasional Mesir sendiri, terlepas dari tujuan AS atau ‘Israel’.”

Palestina ‘Kecewa’

Ketegangan Mesir-Hamas mencapai puncaknya pada akhir Juli setelah pidato Khalil al-Hayya, seorang pemimpin senior Hamas, yang disiarkan televisi.

Pemimpin Hamas yang berbasis di Doha tersebut menyampaikan permohonan langsung kepada rakyat Mesir dan para pemimpin agama, militer, komunitas, serta intelektual mereka untuk membantu mengakhiri blokade di Gaza.

“Rakyat Palestina kami merasa kecewa,” kata Hayya.

“Akankah saudara-saudaramu di Gaza mati kelaparan sementara mereka berada tepat di seberang perbatasanmu dan dalam jangkauanmu?” tanyanya.

Ia mengkritik pengiriman bantuan melalui udara dan menyebutnya sebagai “lelucon tragis”. Ia juga mengkritik penutupan perbatasan Rafah antara Mesir dan Palestina.

“Kami berharap negara besar Mesir dapat menyatakan dengan tegas bahwa Gaza tidak akan mati kelaparan, dan tidak akan membiarkan musuh menutup perlintasan Rafah untuk memenuhi kebutuhan Gaza.”

Menurut salah satu sumber keamanan Mesir, Kairo menanggapi pidato Hayya dengan kemarahan yang mendalam. Rezim Sisi menganggapnya sebagai hasutan terhadap pemerintah (Mesir). Hamas dianggap meminta pertanggungjawaban Mesir atas kelaparan di Gaza, karena berpihak penjajah “Israel” dengan menutup perbatasan Rafah-Gaza.

Para pejabat Mesir khawatir pidato tersebut dapat memicu keresahan rakyat dan mengancam stabilitas nasional. Mereka juga menafsirkan seruan untuk membuka paksa perlintasan Rafah sebagai ajakan berbahaya untuk melibatkan Kairo dalam perang melawan “Israel” dan sebagai ancaman bagi keamanan nasional Mesir.

Menyusul pidato Hayya, yang dianggap oleh para pejabat Mesir sebagai salah seorang pemimpin Hamas yang paling dekat dengan Kairo, rezim Mesir melancarkan serangan gencar lewat media kepada Hamas.

Banyak jurnalis pro-rezim dan platform daring mengkritik kelompok tersebut. Diaa Rashwan, kepala Layanan Informasi Negara Mesir, menyebut pernyataan Hayya “sangat berbahaya”.

Anggota parlemen Mesir, Mostafa Bakry, yang dikenal karena hubungannya dengan dinas intelijen Mesir, mendesak pimpinan Hamas untuk mengeluarkan pernyataan yang membebaskan Mesir dari segala peran dalam blokade dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan.

Sebuah sumber dari dalam gerakan Palestina mengatakan kepada MEE: “Permohonan Hayya disampaikan dengan semangat niat baik, persaudaraan, dan rasa harapan yang mendalam yang dimiliki rakyat Gaza terhadap Mesir, dan bukan sebagai hasutan.”

Sumber tersebut menambahkan bahwa, di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza dan kebuntuan politik yang total dalam negosiasi, “satu-satunya pintu yang tersisa untuk diketuk adalah pintu saudara-saudara kita di Mesir. (is)