Para Eks Kepala Intelijen, Kepolisian & Militer ‘Israel’ Desak Presiden Trump Akhiri Perang di Gaza

Warga Palestina kembali dari titik distribusi makanan di dekat koridor Netsarim di Jalur Gaza tengah pada 3 Agustus 2025 (AFP)

SALAM-ONLINE.COM: Sejumlah mantan kepala intelijen, kepolisian dan militer penjajah “Israel” (IDF) menyerukan diakhirinya perang di Gaza.

Dalam sebuah video yang disiarkan oleh media “Israel” pada Ahad (3/8/2025), para mantan kepala Mossad (badan intelijen luar negeri “Israel”), Shin Bet (badan intelijen keamanan dalam negeri “Israel”), kepolisian dan intelijen militer penjajah, semuanya mendesak diakhirinya apa yang kini menjadi perang terpanjang “Israel” sejak berdirinya.

Mereka juga mengumumkan telah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh 550 mantan pejabat keamanan kepada Presiden AS Donald Trump. Mereka, 550 mantan pejabat keamanan penjajah itu mendesak Trump untuk menekan Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang di Gaza.

“Hentikan Perang Gaza! Atas nama (Komandan Keamanan “Israel”), kelompok terbesar mantan jenderal IDF (militer “Israel”), Mossad, Shin Bet, Kepolisian, dan Korps Diplomatik, kami mendesak Anda untuk mengakhiri perang Gaza,” bunyi surat itu.

“Anda melakukannya (mengakhiri perang) di Lebanon. Saatnya melakukannya juga di Gaza.”

Para penandatangan surat tersebut meliputi lima mantan kepala Shin Bet—Ami Ayalon, Nadav Argaman, Yoram Cohen, Yaakov Peri, dan Carmi Gillon—serta tiga mantan kepala staf militer, termasuk mantan Perdana Menteri penjajah Ehud Barak, dan mantan Menteri Pertahanan Moshe Yaalon.

Surat tersebut menyebutkan penderitaan para tawanan “Israel” di Gaza, yang bersama dengan warga Palestina menderita akibat blokade “Israel” yang diberlakukan, sebagai alasan utama untuk mengakhiri pertempuran.

“Menurut penilaian profesional kami, Hamas tidak lagi menjadi ancaman strategis bagi ‘Israel’, dan pengalaman kami menunjukkan bahwa ‘Israel’ memiliki semua yang diperlukan untuk menghadapi sisa kemampuan terornya, baik dari jarak jauh maupun dengan cara lain,” kata mereka.

“Mengejar para pejabat senior Hamas yang tersisa bisa dilakukan nanti. Para sandera kita (di Gaza) tidak bisa menunggu.”

Baca Juga

Sekitar 50 tawanan yang ditawan dalam serangan Hamas Oktober 2023 ke wilayah jajahan “Israel” diperkirakan masih ditahan di Gaza, termasuk 30 orang yang diyakini telah tewas.

Sebagian besar dari 251 orang yang ditawan dalam serangan itu dibebaskan dalam dua gencatan senjata yang berlangsung singkat.

Kantor Media Pemerintah yang berbasis di Gaza mengatakan pada Senin (4/8) bahwa hanya 80 truk bantuan yang memasuki wilayah tersebut pada hari Ahad (3/8). Itu berarti jauh di bawah 600 truk yang dibutuhkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan minimum.

Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan melalui Telegram, kantor tersebut mengatakan sebagian besar bantuan yang terbatas itu dijarah di tengah kekacauan keamanan yang sedang berlangsung. Penjarahan yang mengakibatkan kekacauan itu disebut-sebut sebagai ulah “Israel”.

“Kebutuhan harian Jalur Gaza sebenarnya tidak kurang dari 600 truk bantuan dan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum di Jalur Gaza,” katanya.

Kantor media tersebut mengecam apa yang digambarkannya sebagai “kelaparan sistematis”, penutupan perlintasan perbatasan yang berkelanjutan, dan penghalangan bantuan kemanusiaan yang disengaja.

Mereka menganggap penjajah “Israel” dan para pendukung internasionalnya sepenuhnya bertanggung jawab atas krisis yang semakin dalam, yang menurut mereka berdampak pada lebih dari 2,4 juta warga Palestina di Gaza.

Setidaknya 180 orang, termasuk 93 anak-anak, telah meninggal dunia akibat malnutrisi di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 akibat kebijakan kelaparan yang didalangi “Israel”.

Secara keseluruhan, pasukan penjajah “Israel” telah membunuh lebih dari 60.000 warga Palestina di Gaza sejak perang dimulai, termasuk lebih dari 18.000 anak-anak. (mus)

Baca Juga