Ikutsertakan ‘Israel’ dalam Kompetisi, FIFA dan UEFA Dikecam karena Abaikan Hukum Internasional
SALAM-ONLINE.COM: FIFA (Federasi Sepak Bola Dunia) dan UEFA (Uni Asosiasi-asosiasi Sepak Bola Eropa) mengabaikan hukum internasional dengan mengizinkan penjajah “Israel” berkompetisi, meskipun ada laporan kredibel dari organisasi internasional terkemuka yang menggambarkan tindakan “Israel” di Gaza sebagai genosida, demikian dinyatakan oleh Kat Vilarev, penasihat hukum Asosiasi Sepak Bola Palestina dan akademisi hukum olahraga.
Kepada kantor berita Anadolu, Senin (27/10/2025), Vilarev mengatakan bahwa meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Human Rights Watch (HRW), Amnesty International, dan FairSquare telah mengeluarkan temuan terhadap “Israel”, Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden UEFA Aleksander Ceferin memilih untuk mengabaikannya.
“Baik asosiasi sepak bola maupun bola basket menggunakan tanah Palestina yang diduduki sebagai milik mereka sendiri untuk menyelenggarakan kompetisi, yang berarti mereka secara langsung membantu pendudukan/penjajahan dan permukiman ilegal. Mengingat keterlibatan semua tingkat olahraga ‘Israel’, badan-badan olahraga global harus menegakkan undang-undang, kebijakan hak asasi manusia, dan kode disiplin mereka sendiri serta bertindak konsisten dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Vilarev mengatakan bahwa atlet “Israel” adalah tentara, dan beberapa bahkan menyerukan penghancuran Gaza, sementara klub dan asosiasi secara terbuka mendukung pasukan pendudukan “Israel”.
‘Standar Ganda’
Vilarev menyatakan bahwa FIFA dan UEFA, yang dengan cepat mengeluarkan Rusia dan Belarus dari kompetisi terkait invasi Ukraina, telah mengabaikan prinsip hukum mereka sendiri untuk melindungi penjajah “Israel” dari akuntabilitas.
“Karena tidak ada mekanisme pengawasan eksternal untuk FIFA atau UEFA dalam hal-hal seperti itu, mereka secara efektif bebas bertindak sesuka hati. Menurut peraturan mereka sendiri, pertimbangan politik seharusnya tidak berperan dalam keputusan badan pengatur olahraga. Namun, isu ini telah menjadi sangat politis, dan kepentingan yang lebih berkuasa diutamakan. Ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam olahraga,” sesalnya.
Vilarev menambahkan bahwa atlet di Gaza tidak memiliki hak untuk mengajukan banding ke organisasi internasional seperti Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) atau Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
“Aktor non-negara tidak dapat mengajukan kasus ke ICC, dan organisasi swasta (seperti FIFA) juga tidak dapat dituntut secara langsung di sana. Namun, individu-individu dalam organisasi tersebut, seperti Bapak Infantino (Presiden FIFA) dan Bapak Ceferin (Presiden UEFA) dapat dituntut jika mereka secara pribadi membantu kejahatan di bawah yurisdiksi ICC,” ujarnya.
‘Atlet di klub permukiman adalah kejahatan perang’
Menurut Vilarey, pemindahan ilegal penduduk sipil pemukim, yang juga merupakan atlet di klub permukiman, merupakan kejahatan perang.
“Kejahatan perang lainnya adalah membangun permukiman dan klub sepak bola di atas tanah Palestina yang dirampas, tempat warga Palestina dipindahkan secara paksa. Negara yang bersedia dapat, berdasarkan prinsip tanggung jawab pidana individu, berupaya meminta pertanggungjawaban presiden FIFA dan UEFA karena mereka memfasilitasi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan” lanjutnya.
Vilarev menekankan perlunya memperkenalkan peraturan atau mekanisme baru dalam hukum olahraga internasional.
“Selalu ada kebutuhan untuk itu, dan sekarang kebutuhan itu telah dipertegas oleh perbedaan perlakuan antara Rusia dan Israel.”
Ia menegaskan, seluruh sistem ini sangat dipolitisasi, didominasi oleh tokoh-tokoh politik seperti Infantino dan Ceferin yang membuat keputusan berdasarkan politik dan kekuasaan, alih-alih prinsip.
“Masyarakat harus bersama-sama menolak ketidakadilan dan kemunafikan ini dengan meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga ini, menolak membeli dari sponsor mereka, dan menolak menonton kompetisi apa pun yang melibatkan Israel,” tegasnya. (ib)