Ada Perpecahan di Internal Fatah Setelah Pemimpin Seniornya Dukung Hamas

SALAM-ONLINE.COM: Beberapa pernyataan pemimpin senior Fatah, Azzam al-Ahmad, baru-baru ini terkait dukungan terhadap Hamas telah memicu kontroversi di dalam partainya. Para analis, mengungkap adanya perpecahan internal yang mendalam di internal Fatah.

Dalam sebuah wawancara dengan media Mesir Shorouk News yang diterbitkan awal pekan ini, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Azzam Al-Ahmad, menolak untuk menyebut Hamas sebagai organisasi teroris.

Pejabat veteran Fatah tersebut—yang dulu dikenal karena kritiknya yang tajam terhadap Hamas—juga menolak seruan untuk melucuti senjata kelompok perlawanan tersebut atau mengecualikannya dari peran apa pun di Gaza di masa mendatang.

“Hamas adalah bagian dari gerakan nasional Palestina,” kata Al-Ahmad..

“Mereka (Hamas) belum menjadi bagian dari PLO (organisasi pembebasan Palestina), tetapi kami terus berdialog dengan mereka untuk memenuhi persyaratan masuknya mereka ke dalam organisasi,” tambahnya.

“Segala hal yang dikatakan tentang melucuti senjata Hamas dan melabelinya sebagai organisasi teroris, itu tak dapat kami terima. Hamas bukanlah organisasi teroris.”

Pernyataan yang menggema di seluruh jajaran Fatah itu menuai kritik signifikan di tengah keretakan yang telah lama terjadi antara Fatah dan Hamas. Keretakan ini semakin memburuk selama perang “Israel” yang menghancurkan Gaza.

Platform media sosial dibanjiri komentar dari anggota Fatah yang menyerukan agar al-Ahmad dipecat dan dikenai sanksi disiplin atas pernyataannya.

Namun, yang lain berpendapat bahwa pernyataannya adalah pandangan pribadi dan tidak selalu mencerminkan posisi resmi Fatah.

Perpecahan Internal

Pernyataan Al-Ahmad muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Hamas untuk melucuti senjata dan menarik diri dari arena politik. Banyak anggota Fatah yang menyalahkan kelompok perlawanan tersebut atas kehancuran yang ditimbulkan “Israel” di Gaza setelah serangan 7 Oktober.

Debat sengit telah berlangsung sejak perang berakhir mengenai apakah serangan itu merupakan tindakan perlawanan yang sah atau pertaruhan sembrono dengan konsekuensi yang menghancurkan.

Meskipun Al-Ahmad menggambarkan serangan yang dipimpin Hamas sebagai “kesalahan strategis”, ia tidak sampai mengutuk kelompok tersebut, yang telah menjadi rival politik utama Fatah sejak pemilihan umum 2006.

Peneliti Mohammed al-Qeeq mengatakan komentar Al-Ahmad mengungkapkan perpecahan yang dalam dan telah berlangsung lama di dalam Fatah.

Satu faksi menyerukan persatuan dan konsensus Palestina, menentang pengaruh asing, tetapi faksi ini lemah karena dukungan regional yang terbatas. Faksi lain menolak rekonsiliasi, karena khawatir akan pemilu dan transparansi yang dapat mengancam kepentingan yang sudah mengakar.

Analis politik Adel Shadeed setuju dengan mengatakan bahwa kontroversi ini mencerminkan perbedaan pendapat internal tentang bagaimana Fatah berinteraksi dengan Hamas.

“Keberanian Azzam al-Ahmad menunjukkan bahwa sebagian besar Fatah, baik dalam kepemimpinannya maupun basis akar rumputnya, telah menyimpulkan bahwa prospek mengubah Hamas dari dalam tidak lagi realistis,” kata Shadeed kepada Middle East Eye (MEE).

“Mereka percaya bahwa melanjutkan kampanye melawan Hamas tidak melemahkannya sebanyak melemahkan Fatah itu sendiri,” tambahnya.

Selama wawancara, al-Ahmad juga mengatakan Fatah berencana untuk mengadakan pembicaraan dengan Hamas untuk membawanya masuk ke PLO, meskipun upaya serupa di masa lalu telah gagal.

Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, menyambut baik pernyataan al-Ahmad. Ia menggambarkannya sebagai “positif dan konstruktif”.

Namun, Naim menambahkan bahwa pernyataan tersebut harus “diubah menjadi program yang dapat ditindaklanjuti” untuk menyembuhkan perpecahan dan mengatasi apa yang disebutnya sebagai momen paling berbahaya bagi perjuangan Palestina sejak Nakba 1948.

Menurut Shadeed, posisi al-Ahmad terkait Hamas bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara historis, Fatah tidak pernah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris.

Diskusi internal telah memperlakukannya sebagai bagian dari gerakan nasional Palestina, meskipun dalam kerangka persaingan dan permusuhan.

“Paling-paling, Fatah menuduh Hamas mengejar agenda asing,” katanya. “Yang baru adalah beberapa tokoh Fatah telah mengadopsi bahasa yang melabeli Hamas sebagai gerakan teroris.”

Keuntungan Jangka Pendek

Menurut analis politik Suleiman Bisharat, pernyataan al-Ahmad bukanlah insiden terisolasi, tetapi mencerminkan tren yang lebih luas di dalam Fatah, khususnya mengingat seruan Presiden Mahmoud Abbas untuk mempersiapkan pemilihan Dewan Nasional Palestina pada November.

Bisharat mengatakan tren tersebut menandakan upaya Fatah dan Otoritas Palestina untuk melawan marginalisasi mereka di arena politik, baik secara internasional – terutama dari Amerika Serikat – maupun di antara aktor-aktor regional.

Ia memperkirakan Fatah berupaya merehabilitasi lintasan politiknya melalui wacana yang dibingkai sebagai pemersatu dan seimbang bagi semua warga Palestina. Bisharat mencatat pendekatan ini tampak reaktif, ditujukan untuk keuntungan jangka pendek daripada rencana sistematis atau strategis.

“Jelas bahwa Fatah menyadari isolasi politiknya saat ini dan berupaya menegaskan kembali peran sentralnya dalam perjuangan Palestina, mengingat posisinya sebagai pemimpin proyek politik Palestina,” katanya.

Pernyataan Al-Ahmad tampaknya dimaksudkan untuk menarik simpati konstituen politik internal Palestina, sambil memungkinkan partai tersebut untuk menganggap dampak negatif apa pun sebagai pernyataan individu dan bukan kebijakan resmi, kata Bisharat.

Namun, pernyataan-pernyataan ini disampaikan dengan maksud bahwa jika ada dampak negatif, pernyataan tersebut akan dianggap sebagai pernyataan pribadi.

Bisharat menunjukkan bahwa Fatah memiliki sejarah menjauhkan diri dari pernyataan yang dibuat oleh para pemimpinnya.

Misalnya, pembicaraan rekonsiliasi antara pemimpin Fatah Jibril Rajoub dan pemimpin Hamas Saleh al-Arouri – sebelum pembunuhan al-Arouri oleh “Israel” di Lebanon pada 2024 — kemudian disangkal di dalam Fatah. Demikian pula, komentar Abbas Zaki, yang mewakili posisi Fatah, ditolak.

“Pernyataan-pernyataan ini dapat dilihat sebagai sinyal dari Fatah kepada aktor-aktor regional bahwa mereka tetap memiliki kemampuan untuk membentuk kembali lanskap politik Palestina,” kata Bisharat.

“Mereka ingin menunjukkan bahwa mengandalkan arus politik apa pun di luar kerangka gerakan itu adalah sia-sia, karena Fatah tetap mampu menjalankan kebijakannya sendiri dan menentukan jalannya sendiri untuk mencapai tujuan politiknya.” (is)