JAKARTA (SALAM-ONLINE): Keputusan Polri untuk menunda aturan soal penggunaan jilbab membuat polisi wanita (polwan) yang telah berjilbab mengalami diskriminasi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan segera mengusut pengaduan seorang polwan di Polda Jawa Tengah yang mengaku mengalami diskriminasi karena berjilbab.
Anggota Kompolnas, Hamidah Abdurrahman, mengatakan, pihaknya segera bertemu langsung dengan polwan tersebut pada Rabu (12/2). Dalam pertemuan itu, Kompolnas akan melakukan klarifikasi terhadap diskriminasi yang dialami polwan berjilbab itu.
Menurut Hamidah, kejadian yang patut disayangkan itu adalah buntut dari sikap Polri yang tidak jelas. Setelah sebelumnya Kapolri Jenderal Sutarman terkesan mendukung polwan untuk berjilbab, kini kebijakan itu malah digantung. “Ini membuat situasi menjadi bingung,” ujar Hamidah, Ahad (9/2).
Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution mengatakan, Komnas HAM menerima pengaduan dari seorang polwan yang bertugas di Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri di Semarang, Jawa Tengah. Polwan itu mengaku mendapat intimidasi dan diskriminasi dari atasannya. Komnas HAM segera melakukan peninjauan ke lapangan terkait aduan tersebut.
Kebijakan Polri yang tak jelas, kata Hamidah, membuat kapolda di masing-masing daerah menyikapinya dengan berbeda-beda pula. Bahkan, kata dia, ada kapolda yang malah menyuruh seluruh polwan untuk memakai rok pendek.
Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, aturan jilbab yang belum jelas bisa memicu keretakan di tubuh Polri.
Dia meminta kepada Polri agar bijak dalam mengeluarkan peraturan. Kompolnas juga meminta agar kepastian peraturan bisa keluar secepatnya.
Sementara itu, Polrestabes Semarang tidak mengaku tidak mempersoalkan polwan yang akan mengenakan jilbab. Kapolrestabes Semarang Kombes Drs Djihartono mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dan petunjuk lebih lanjut dari pimpinan Polri. Di lingkungan Polrestabes Semarang sendiri belum ada kebijakan apa pun tentang jilbab bagi anggota polwan.
“Jadi, tidak ada permasalahan di Polrestabes Semarang soal jilbab bagi anggota polwan. Ini sesuai perintah di tingkat polda,” ujar Djihartono, Ahad (9/2) kemarin, seperti dikutip Republika Online, Senin (10/2). Sebelumnya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Dwi Priyatno juga mengaku tidak mempermasalahkan jika ada polwan di jajarannya yang memakai jilbab.
Lalu, bagaimana soal pengaduan ke Kompolnas dan Komnas HAM tentang adanya diskriminasi polwan berjilbab di Polda Jawa Tengah? (RoL)