Pemilu ‘Israel’ Deadlock, tanpa Pemenang: Apa Selanjutnya yang Mungkin Terjadi?

SALAM-ONLINE.COM: Jumlah warga penjajah “Israel” yang memberikan suara dalam pemilihan umum pada Selasa (27/10) lalu tercatat sebagai yang tertinggi sejak tahun 2001.

Meski demikian, baik Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu maupun para penantangnya belum memiliki jalan yang jelas untuk meraih kekuasaan.

Situasi menjadi lebih rumit dengan perolehan suara yang mengejutkan dari Joint List dan Ra’am—dua kubu yang mewakili warga Palestina di “Israel”—yang sebelumnya telah dijanjikan oleh hampir semua pemimpin politik “Israel” untuk tidak dilibatkan dalam koalisi pemerintahan mana pun di masa depan.

Hingga Rabu, dengan 85 persen suara telah dihitung, Netanyahu beserta sekutunya mengamankan 53 kursi. Sementara blok yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Adapun partai-partai Arab Palestina secara keseluruhan mengantongi 19 kursi.

Untuk membentuk pemerintahan mayoritas, diperlukan setidaknya 61 kursi di Knesset—parlemen “Israel” yang beranggotakan 120 orang—dan saat ini belum ada pihak yang mendekati angka tersebut.

Middle East Eye (MEE) menelaah berbagai kemungkinan yang ada seiring dimulainya negosiasi pembentukan koalisi.

Netanyahu Masih Berkuasa

Saat jajak pendapat setelah pemungutan suara (exit poll) dirilis pada Selasa malam pukul 22.00, yang menunjukkan blok Netanyahu tertinggal di belakang blok Eisenkot, banyak pihak yang terburu-buru menyatakan berakhirnya karier politik sang perdana menteri.

Dalam beberapa jam berikutnya, menjadi jelas bahwa partai Likud pimpinan Netanyahu bukan hanya merupakan partai terbesar di parlemen dengan perkiraan perolehan 26 kursi, tetapi koalisinya juga diperkirakan akan memiliki lima anggota parlemen lebih banyak daripada kubu oposisi—yang terdiri dari kelompok Zionis Yahudi—yang berupaya menggantikannya.

Sebagai perdana menteri petahana, Netanyahu akan tetap menjabat sampai pemerintahan baru yang layak dapat dibentuk untuk menggantikannya.

Kemungkinan besar, Presiden Isaac Herzog akan memberikan kesempatan pertama kepada Netanyahu untuk mencoba membentuk pemerintahan, mengingat ia memimpin partai terbesar.

Ada dua cara yang bisa ditempuh Netanyahu untuk melakukan hal ini. Pertama, dengan meyakinkan anggota parlemen dari sejumlah partai oposisi untuk meninggalkan kubu mereka dan bergabung dengan pemerintahannya.

Beberapa partai oposisi berhaluan sangat kanan dan mencakup para pemukim “Israel”—atau mantan pemukim—yang mungkin dianggap Netanyahu bisa dibujuk untuk berpindah pihak. Namun, langkah ini akan memerlukan perpindahan dukungan dari sejumlah besar anggota parlemen.

Alternatif lainnya adalah Netanyahu membentuk pemerintahan persatuan bersama beberapa partai kunci dari pihak oposisi, seperti partai Yashar pimpinan Eisenkot serta anggota parlemen dari kubu Naftali Bennett yang tergabung dalam koalisi “Together”.

Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden AS Donald Trump—yang memberikan dukungan kepada Netanyahu menjelang pemilihan umum—serta Herzog.

Skenario ini kemungkinan besar berarti setidaknya salah satu partai sayap kanan ekstrem—baik partai Menteri Keuangan Bezalel Smotrich maupun partai Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir—akan tersingkir dari pemerintahan.

Partai-partai ultra-Ortodoks, yakni Shas dan United Torah Judaism, yang telah lama menjadi sekutu Netanyahu, juga berisiko tidak dilibatkan. Hal ini disebabkan pihak oposisi telah berkampanye dengan gigih mengusung prinsip bahwa para pemuda Haredi harus diwajibkan mengikuti wajib militer.

Akan tetapi, citra pribadi Netanyahu dianggap sangat negatif oleh para pemimpin oposisi, terutama di mata para pemilih mereka. Benny Gantz, mantan kepala staf militer lainnya, pernah menghancurkan karier politiknya sendiri saat bergabung dalam pemerintahan persatuan bersama Netanyahu pada tahun 2020.

Assaf David, seorang analis di lembaga pemikir Vanleer Institute di “Israel”, mengatakan kepada Middle East Eye: “Jika hasil akhir menunjukkan blok Netanyahu unggul, maka beberapa partai oposisi mungkin memutuskan bahwa lebih baik memiliki pemerintahan di bawah Netanyahu tanpa Smotrich dan Ben Gvir, daripada harus menghadapi putaran pemilihan umum kedua—di mana blok sayap kanan akan jauh lebih terorganisasi, sementara blok oposisi justru kurang terorganisasi.”

Eisenkot Membentuk Pemerintahan Minoritas

Perhitungan kursi bagi Eisenkot tampak kurang menguntungkan. Yashar dan sekutu-sekutu alaminya tertinggal jauh di belakang Likud serta blok Netanyahu.

Namun secara keseluruhan, para pemilih telah memilih hampir 70 anggota parlemen yang menentang Netanyahu, termasuk dari partai-partai Palestina.

Itu berarti sang pensiunan jenderal tersebut dapat mencoba membentuk semacam pemerintahan dengan bantuan Joint List dan Ra’am.

Kecil kemungkinan kedua kubu partai Palestina tersebut akan bergabung secara resmi ke dalam koalisi. Bennett, Avigdor Lieberman, dan para pemimpin oposisi lainnya telah menutup pintu untuk bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Meski demikian, Eisenkot bisa saja berupaya membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan dari pihak Palestina di luar koalisi.

David memperingatkan bahwa langkah ini dapat membawa risiko yang signifikan, karena Netanyahu kemungkinan besar akan menggambarkan situasi tersebut sebagai tindakan pihak Arab yang “mencuri” pemilu, dengan dibantu oleh segelintir anggota parlemen Yahudi.

“Jika tidak ada mayoritas Yahudi yang menentang Netanyahu, maka mengandalkan suara pihak Arab untuk mengubah keadaan demi menjatuhkan Netanyahu akan sangat berbahaya—bukan hanya secara politik, tetapi juga dari sisi keamanan,” ujarnya.

“Netanyahu bisa saja menghasut para pendukungnya untuk melakukan kekerasan politik, dan bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang mencoba melakukan upaya pembunuhan terhadap Eisenkot.”

Pemilihan Umum Lainnya

Pada tahun 2019, “Israel” mengadakan dua kali pemilihan umum dengan hasil yang tidak jauh berbeda dari kondisi saat ini. Dalam kedua kesempatan tersebut, baik Netanyahu maupun rivalnya—yang merupakan mantan kepala militer—yakni Benny Gantz, tidak berhasil membentuk pemerintahan.

Presiden penjajah “Israel” memberikan waktu 28 hari kepada para kandidat untuk membentuk pemerintahan sebelum menawarkan kesempatan tersebut kepada pihak lain. Jangka waktu ini dapat diperpanjang selama 14 hari jika ada permintaan.

Dalam situasi saat ini, melangkah menuju pemilihan umum lainnya akan menguntungkan Netanyahu. Ia akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sampai pemilihan umum baru tersebut digelar beberapa bulan mendatang.

Menurut David, kemungkinan besar kondisi yang ada akan lebih menguntungkan Netanyahu dan sekutunya dibandingkan pihak oposisi.

Diperkirakan sekitar 67.000 warga “Israel” kembali dari luar negeri untuk memberikan suara pada Selasa lalu dan sebagian besar dari mereka diyakini mendukung pihak lawan Netanyahu. Dengan demikian, kecil kemungkinannya mereka akan bersusah payah untuk kembali lagi.

Hal yang sama berlaku untuk suara dari kalangan Palestina. Sebanyak 80 persen warga Palestina yang berkewarganegaraan “Israel”—angka yang mencengangkan—memberikan suara tahun ini, meningkat dari 54 persen pada tahun 2022.

Banyak dari mereka baru pertama kali memberikan suara, sekaligus mengakhiri boikot yang telah berlangsung lama di tengah meningkatnya diskriminasi, rasa tidak aman, serta kengerian yang terjadi di Gaza dan wilayah Tepi Barat yang diduduki. Mencapai angka partisipasi serupa dalam pemilihan ulang—di saat basis pendukung sayap kanan justru semakin bersemangat untuk menghalangi suara dari kalangan Arab—akan menjadi tantangan yang sangat berat.

“Blok yang menentang Netanyahu memahami bahwa saat ini mereka hanya memiliki satu kesempatan emas, karena mereka mendapatkan dukungan dari puluhan ribu pemilih yang datang dari luar negeri, ditambah dengan partisipasi yang sangat besar dari warga Palestina berkewarganegaraan Israel,” ujar David.

“Kedua faktor yang menguntungkan blok oposisi ini tidak akan terulang kembali di masa mendatang. Oleh karena itu, saya yakin semua pihak dalam blok oposisi sadar bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengandalkan suara dari kalangan Arab.” (is)