Muslimin Solo Raya Desak Komisi III Bentuk Panja Pembubaran Densus 88 dan BNPT

MISRA-1SOLO (SALAM-ONLINE): Umat Islam Kota Surakarta kembali menggelar aksi damai terkait desakan pembubaran Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kali ini aksi dilakukan oleh umat Islam yang tergabung dalam Muslimin Solo Raya (MISRA).

Dalam unjuk rasa yang digelar dengan rute Masjid Kota Barat – Depan Mapolresta Surakarta ba’da Jumat (18/3) itu, MISRA mendesak Pemerintah & DPR, khususnya KOMISI III, untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) PEMBUBARAN Densus 88 dan BNPT, lantaran, antara lain, hanya melaksanakan agenda Asing.

MISRA-8Selain itu, Densus 88 “anti-teror” dinilai telah melakukan tindakan semena-mena seperti menculik dan membunuh para pemuda Muslim tanpa diadili terlebih dahulu, sehingga menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat Muslim.

“Kepada Kapolri, MISRA mendesak, agar menghentikan aksi main hakim sendiri Densus 88 dalam aksi seperti penangkapan, penganiayaan, penembakan terhadap para aktivis Muslim, dan menuntut untuk segera menghentikan intimidasi Densus 88 terhadap keluarga tersangka atau keluarga Muslim yang mereka sebut ‘terduga teroris’,” ujar Koordinator MISRA, Abdurrahim Ba’asyir dalam pernyataan sikapnya.

MISRA-9Selanjutnya, MISRA menyeru para tokoh, ormas Islam dan seluruh umat Islam Indonesia agar berkoordinasi, bersatu padu untuk bersama-sama mengutuk dan menolak arogansi Densus 88.

“MISRA juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali keberadaan Densus 88 jika pada kenyataannya bukan menghapuskan teror tetapi malah menciptakan teror baru dan menjadi peneror umat Islam yang sedang beribadah,” tegasnya.

MISRA-12Karena itu, MISRA mendesak kepada pemerintah agar membentuk badan pengawas kinerja densus 88 yang terdiri dari para tokoh Muslim, agar densus 88 tidak lagi hanya menyematkan tudingan “terorisme” hanya kepada kalangan Muslim saja.

Baca Juga

Selanjutnya MISRA mendesak agar menindak tegas para penanggungjawab Densus 88.

MISRA-5“Menyeret para penanggungjawab Densus 88, karena jelas dan tegas telah melakukan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan menyeret personil Densus yang telah melakukan penembakan dan tindakan brutalnya terhadap korban terbunuh maupun korban salah tangkap, wajib ditindak tegas sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” ungkap Abdurrahim.

Terakhir, MISRA mendesak DPR bersama PPATK & KPK mengaudit kekayaan para pimpinan Densus 88 yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Anggaran, baik anggaran pemerintah maupun dari Hibah pihak Asing untuk melakukan pembantaian terhadap umat Islam yang dituduh sebagai “teroris” tanpa proses pembuktian di pengadilan.

MISRA-11
Koordinator Muslimin Solo Raya (MISRA) menyerahkan Pernyataan Sikap umat Islam Solo melalui Mapolres Kota Surakarta

Dalam aksi ini beberapa orator menyampaikan orasinya, yaitu Ustadz Sholeh Ibrahim, ustadz Edi Lukito, Ustadz DR Muinuddinillah Basri, MA, dan Ustadz Tengku Azhar, Lc. (s)

Foto-foto: Endro Sudarsono

Baca Juga