Ketika Dua Menteri Jokowi Dinilai ‘Mengada-Ada’

Moga saja tidak menjadi bagian dari karakter pemimpin yang senantiasa memprioritaskan pencitraan daripada bukti dan prestasi. Bukan yang sibuk teriak “kerja, kerja” untuk menutupi banyak kegiatan yang “kurang kerjaan” dan kurang terasa mashlahatnya bagi rakyat banyak.

-CATATAN M RIZAL FADHILLAH, SH-

Menkominfo Rudiantara (kiri) dan Menpora Imam Nahrawi

SALAM-ONLINE: Ada dua Menteri Pemerintahan Jokowi baru baru ini membuat ‘kebijakan’ atau sikap yang dinilai mengada-ada. Pertama adalah Menpora dan kedua Menkominfo. Menpora Imam Nahrawi membuat surat kepada pengelola bioskop agar setiap sebelum pemutaran film di bioskop penonton bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan Menkominfo dalam acara “Kominfo Next” di Hall Basket Senayan meminta pegawai melakukan pilihan desain stiker pemilu 2019 apakah nomor satu atau nomor dua. Nomor dua ternyata pilihan terbanyak. Ketika seorang ASN wanita ditanya alasan memilih nomor dua, jawabannya adalah “Keyakinan saja, atas visi dan misi yang disampaikan nomor dua…”

ASN ini rupanya mengaitkan jawaban tersebut dengan paslon nomor 02, Prabowo-Sandiaga. Sang menteri kesal, lalu bertanya, “Siapa yang menggaji ibu, apakah yang diyakini ibu?” Rupanya soal “desain” itu tendensius, maka jawaban diberikan atas asumsi dari tendensi tadi. Ibu ASN memilih nomor dua, Prabowo-Sandi, maka pak Menteri pun nampak jengkel.

Sementara Surat Kemenpora, katanya hanya merupakan imbauan saja. Maksudnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme para penonton. Meskipun tujuannya baik, tetapi penerapannya kurang tepat. Bahkan cenderung mengada-ada.

Berbeda dengan di lapangan bola, dimana kesebelasan negara kita bertanding, maka menyanyikan lagu kebangsaan mungkin dapat memotivasasi agar kesebelasan memiliki daya juang tinggi untuk menang dan membela wibawa negara. Tetapi menjadi berlebihan jika yang bertanding di Jakarta dua kesebelasan asing misal Manchester United Inggris melawan klub Home United FC Singapura. Pasti aneh sebelum bertanding para penonton menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Begitulah penonton bioskop jika pun menyanyikan “Indonesia Raya” harus tergantung film yang ditonton. Nonton film “Batman”, “Romeo and Juliet”, “Holiday Mr Bean”, “Suster Ngesot” atau “Jailangkung” diawali penonton menyanyikan lagu kebangsaan, rasanya tidak “nyambung”. Apalagi jika jika dari imbauan kemudian dikembangkan jadi “budaya”, maka dipastikan tercatat Menpora telah sukses mengubah negara Indonesia menjadi negara fasis.

Belakangan Surat Imbauan Menpora bertanggal 30 Januari 2019 itu dicabut lagi yang disampaikan melalui Konferensi Pers. Konferensi Pers terkait ‘Pencabutan Imbauan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya di Bioskop’ oleh Menpora Imam Nahrawi itu digelar pada Jumat, 1 Februari 2019.

Sudah beredar Surat Imbauan itu dua hari sebelumnya, lalu ditarik lagi. Mengurus negara seperti main-main, tak beda dengan kasus Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang semula mau dibebaskan atas dasar kemanusiaan, lalu dibatalkan lagi.

Beda lagi dengan Menteri Rudiantara yang berwajah kesal dan mengaitkan jawaban berbau pilpres dari ibu ASN untuk pemberian gaji yakni pemerintah dengan maksud Jokowi, bukan prabowo, sangatlah “radikal”. Naif dan seperti kehilangan kendali intelektualitasnya. Anak SD juga tahu yang membayar gaji itu pemerintah. Sumber keuangannya dari rakyat, bukan dari kantong Jokowi sehingga tak pantas menyindir ibu ASN itu bahwa yang bayar gaji itu bukan (pilihan) “yang diyakini” (Prabowo).

Di sisi lain bapak Menteri ini kena tembak peluru sendiri. Senjata makan tuan. Maksud hati mengaitkan pilihan “desain stiker pemilu 2019” dengan nomor satu dan nomor dua (mungkin berharap nomor satu yang dipilih) hingga jadi simbol yang bisa dikomentari. Akan tetapi yang terjadi justru pilihan terbanyak ASN pada nomor dua. Simbol lain yang di luar dugaan.

Apapun maksud-maksud baik kedua Menteri ini, namun publik bisa membaca betapa memprihatinkannya menteri-menteri Pemerintahan Jokowi ini. Terlalu “membuka” ruang bagi kritik masyarakat.

Moga saja tidak menjadi bagian dari karakter pemimpin yang senantiasa memprioritaskan pencitraan daripada bukti dan prestasi. Bukan yang sibuk teriak “kerja, kerja” untuk menutupi banyak kegiatan yang “kurang kerjaan” dan kurang terasa mashlahatnya bagi rakyat banyak. Secara nyata.

Bandung 1 Februari 2019

-Penulis adalah Ketua Masyarakat Unggul (MAUNG) Bandung Institute

Baca Juga