Zionis, AS, Saudi di Balik Larangan Mesir atas Pemimpin Hamas ke Luar Negeri

-CATATAN DR ADNAN ABU AMER-

Ada spekulasi di kalangan politik Palestina bahwa larangan Kairo terhadap perjalanan regional dan internasional Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh itu bukan hanya keputusan Mesir. Tetapi itu adalah keputusan bersama penjajah Zionis, Amerika, Saudi dan Mesir…

Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh

SALAM-ONLINE: Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh meninggalkan Jalur Gaza menuju Mesir pada 3 Februari 2019. Kunjungannya ke Mesir seharusnya berlangsung selama beberapa hari di tengah kabar bahwa dia sedang melakukan pembicaraan intensif dengan intelijen Mesir yang memungkinkannya meninggalkan Kairo untuk melakukan perjalanan ke beberapa negara.

Namun rencana perjalanan regional dan internasional itu ditolak Mesir. Mengapa Mesir Melarang pemimpin Hamas itu melakukan lawatan internasionalnya?

Sejak penunjukan Haniyeh sebagai kepala Biro Politik Hamas pada Mei 2017, dia belum pernah melakukan perjalanan ke luar negeri. Kunjungannya hanya terbatas ke Mesir pada September 2017; Februari 2018; Mei 2018 dan Februari 2019.

Dalam kunjungan ini, pembicaraannya dengan rezim kudeta Mesir difokuskan pada pembicaraan hubungan bilateral dan bagaimana meringankan beban blokade terhadap Jalur Gaza. Perjalanan terakhirnya sebelum menjadi Kepala Biro Politik Hamas berlangsung lima bulan, dari September 2016 hingga Januari 2017, termasuk ke Mesir, Arab Saudi dan Qatar.

November 2018 lalu, para pejabat Hamas mengatakan bahwa Haniyeh akan melakukan perjalanan ke luar negeri ke beberapa negara Arab dan Muslim seperti Qatar, Mesir, Turki, Iran, Aljazair, Lebanon, Kuwait, Mauritania, Malaysia, Indonesia dan Maroko. Tetapi rencana itu tidak terjadi. Pada 28 Desember 2018, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengumumkan bahwa Haniyeh akan mengunjungi Moskow pada 15 Januari 2019. Dan kunjungan itu pun belum terwujud.

Hamas belum memberikan keterangan yang jelas dan spesifik terkait penundaan kunjungan Haniyeh yang berulang-ulang. Hamas juga tidak menuduh pihak-pihak yang mencegahnya untuk melakukan perjalanan itu agar tidak mengganggu hubungan dengan pihak mana pun. Gerakan ini berupaya untuk memperbaiki hubungan regional yang terganggu dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karenanya, Hamas lebih memilih diplomasi yang soft dan tenang dengan pihak-pihak tersebut agar mereka melunak untuk dapat memfasilitasi perjalanan Haniyeh.

Kairo telah menolak permintaan perjalanan Haniyeh ke Moskow untuk merespons undangan dari pemerintah Rusia. Kairo mengklaim bahwa undangan itu bersifat informal dan tidak termasuk untuk para pemimpin faksi senior. Ini membuat Hamas marah. Hamas menyatakan, Haniyeh melakukan kunjungan ke luar negeri adalah untuk mengatur urusan gerakan, bertemu dengan strukturnya di luar negeri dan mengadakan pertemuan dengan faksi lain di sejumlah negara Arab dan Muslim.

Bassem Naim, mantan menteri kesehatan dan anggota kantor hubungan internasional Hamas, mengatakan kepada saya. “Sejak Haniyeh menjabat sebagai Kepala Biro Politik Hamas, gerakan ini telah melakukan upaya besar untuk mengatur perjalanannya ke luar negeri yang mencakup negara-negara Arab, Muslim dan sahabat,” kata Naim.

Menurut Naim, ada tiga alasan larangan terhadap Haniyeh ke luar negeri. Alasan pertama adalah serangan berulang Zionis yang mewajibkan Haniyeh untuk tetap di Gaza. Alasan kedua adalah situasi keamanan di Sinai dan ketidakmampuan untuk mengamankan jalan keluar yang aman dari Gaza ke Mesir. Alasan ketiga terkait dengan urusan internal beberapa negara yang mendorong untuk menunda kunjungan, bukan membatalkannya.

Pada 6 Februari 2019, Tahir Al Nunu, penasihat Haniyeh, mengumumkan bahwa kunjungan Haniyeh ke Moskow ditunda karena kematian saudaranya pada Desember. Kemudian kunjungan ditunda hingga pertengahan Januari 2019, lalu ditunda lagi ke Februari. Februari Ini adalah penundaan untuk ketiga kalinya. Hamas akhirnya memutuskan untuk mengirim Hossam Badran dan Musa Abu Marzouq, anggota Biro Politik. Keduanya dikirim untuk mengikuti pertemuan di Moskow dengan faksi lain pada 14 Februari. Pertemuan di Moskow ini adalah untuk membahas rekonsiliasi Palestina.

Meskipun demikian, seorang pemimpin Hamas yang tak mau disebut namanya, mengatakan kepada surat kabar Alaraby Aljadeed pada 5 Februari 2019 bahwa Hamas meminta Kairo agar memberikan kebebasan bergerak kepada delegasi faksi untuk meninggalkan Gaza sehingga memungkinkan Haniyeh ke luar negeri.

Ada spekulasi di kalangan politik Palestina bahwa larangan Kairo terhadap perjalanan regional dan internasional Haniyeh itu bukan hanya keputusan Mesir. Tetapi itu adalah keputusan bersama penjajah Zionis, Amerika, Saudi dan Mesir. Mereka semua mengandalkan satu sama lain untuk menjaga Haniyeh agar tetap di Gaza. Sebab, kunjungan Haniyeh ke Qatar, Iran dan Turki dianggap akan membahayakan Zionis, meskipun pada kenyataannya Hamas memiliki pemimpin lain di luar negeri yang bermarkas di beberapa negara. Ini memungkinkan mereka bebas bergerak, meski Mesir mendapatkan hak untuk memveto perjalanan Haniyeh.

Selain itu, larangan terhadap Haniyeh untuk ke luar negeri terutama ditujukan untuk merampas Hamas dan para pemimpinnya agar tidak bisa memperkuat legitimasi mereka di dalam kawasan dan komunitas internasional yang lebih luas. Ini adalah saat sejumlah negara Arab semakin mencekik Hamas, dengan persetujuan Zionis dan Amerika, baik dengan memboikotnya secara politik atau diplomatik maupun menekan berbagai negara untuk mencegah mereka menerima Hamas.

Kantor berita resmi Iran, Tasnim, mengumumkan pada 20 November 2018 bahwa Mesir mencegah Haniyeh ke Teheran untuk mengikuti Konferensi Persatuan Islam Internasional ke-32. Kunjungan terakhir Haniyeh ke Teheran adalah pada Februari 2012.

Kejutan yang tidak menyenangkan untuk Hamas diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov. Bogdanov mengumumkan pada 18 Februari 2019 bahwa pengaturan rencana kunjungan Haniyeh ke Moskow sudah tidak berlaku, karena ditunda. Hal ini menyebabkan meningkatnya spekulasi politik bahwa upaya-upaya diplomatik yang intens sedang dilakukan oleh Otoritas Palestina (PA) terhadap Moskow agar tidak memungkinkan kunjungan ini terjadi. Persiapan yang dibuat Hamas setelah adanya undangan dari Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov secara pribadi ke Haniyeh, akhirnya urung dilakukan.

Nampak jelas bahwa Hamas membayar harga konflik Arab yang meningkat di wilayah tersebut. Setiap negara berusaha menjadi dekat dengan Hamas dan jauh dari lawan-lawannya. Meskipun Hamas menolak perselisihan politik semacam ini.

Bahwa Hamas membayar harga untuk konflik Arab di wilayah tersebut terbukti dalam agenda yang diharapkan Haniyeh dalam perjalanan luar negerinya ke Qatar, Turki dan Iran. Negara-negara ini, paling tidak, memiliki hubungan buruk dengan Mesir. Ini memungkinkan orang-orang Mesir membenarkan diri mereka sendiri untuk mencegah Haniyeh ke luar negeri. Mereka percaya bahwa berpegang pada setiap aspek masalah Palestina, baik dalam hal rekonsiliasi nasional internal atau dalam hal hubungan dengan Zionis, memberi mereka pengaruh yang kuat secara regional dan internasional.

Karena itu, menghalangi Haniyeh untuk berkomunikasi dengan negara-negara ini (Turki, Qatar, Iran) membuat Hamas, setidaknya dalam pandangan Kairo, tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan asing yang mencoba “mengganggu” pendekatan politik Mesir terhadap perjuangan Palestina. Ini terlepas dari fakta Hamas yang mengatakan, berulang kali, bahwa kebijakannya sendiri tidak dipengaruhi oleh tekanan atau intimidasi dari negara mana pun.

Perlu dicatat bahwa mengingat konflik yang tidak diumumkan antara Hamas dan Kairo, gerakan ini terus memuji kebijakan Mesir terhadapnya; terutama koordinasi keamanan mereka dan penerapan langkah-langkah oleh agen keamanan Hamas di Gaza, di sepanjang perbatasan Mesir-Palestina.

Bahkan dalam pertemuannya dengan beberapa pejabat Mesir, Haniyeh menyatakan optimismenya tentang memperkuat jembatan kepercayaan yang telah dibangun selama beberapa dekade terakhir dan dihidupkan kembali dalam beberapa kali. Jembatan kepercayaan ini terbentang antara Hamas dengan Kairo karena mereka mampu memulihkan banyak vitalitas hubungan bilateral mereka.

Hamas tidak ragu-ragu baru-baru ini untuk menunjukkan kepedulian dan keinginannya menjaga keamanan nasionalnya. Hal ini nampak dalam upaya yang dilakukan oleh layanan keamanan di Gaza yang mengendalikan terowongan, mengejar unsur-unsur ekstremis dan menekankan bahwa Gaza tidak akan menjadi ancaman bagi Mesir.

Bukan rahasia lagi bahwa peningkatan hubungan Hamas dengan Mesir memberi mereka keuntungan keamanan dan politik, yang seharusnya memberi pengaruh pada Hamas dengan Mesir. Ini memungkinkan untuk meyakinkan perjalanan Haniyeh ke luar negeri sehingga Kairo tidak memaksakan perwaliannya atas gerakan tersebut. Dengan demikian, Hamaslah yang menentukan siapa yang dikunjungi dan negara mana siapa yang diputuskan untuk dikunjungi.

Akhirnya, Hamas berharap peningkatan hubungannya dengan Mesir akan membuat Haniyeh lebih mudah ke luar negeri. Namun, Mesir sampai sekarang menolak permintaan ini. Selain itu, negara-negara yang mempengaruhi Mesir seperti Saudi dan penjajah Zionis, berada dalam konflik dan permusuhan yang kuat dengan negara-negara yang ingin dikunjungi Haniyeh. Saudi dan Zionis tidak ingin negara-negara yang akan dikunjungi Haniyeh mendapatkan sarana untuk campur tangan dalam masalah Palestina melalui pemimpin Hamas. Karena itu, mereka berusaha mencegah kunjungan Haniyeh ke negara-negara tersebut.

Larangan Mesir atas perjalanan Haniyeh ke luar negeri membuat Hamas tidak bisa berkomunikasi dengan begara-negara yang berpengaruh di kawasan (Timur Tengah) dan dunia. Ini menghambat pencapaian aspirasi politik luar negeri Hamas. (*)

-Penulis Adalah Akademisi Palestina

Sumber: Middle East Monitor (MEMO)

Baca Juga