SALAM-ONLINE.COM: Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII) turut menyoroti problem bangsa Indonesia saat ini.
Di tengah kesulitan hidup yang mendera rakyat, banyak sikap dan perilaku penyelenggara negara dan elite negeri ini dinilai arogan, mempertontonkan hidup mewah, hedonis, dan menyalahgunakan kekuasaan.
Unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan dan mengakibatkan kematian anak bangsa, baik di Jakarta maupun di berbagai kota lainnya di Indonesia, termasuk penjarahan terhadap beberapa rumah anggota DPR dan seorang Menteri, mestinya dijadikan evaluasi dan koreksi total atas penyelenggaraan negara yang selama dua dekade hingga berganti rezim tak juga menunjukkan perubahan ke arah yang baik.
Sejumlah pidato Presiden yang diharapkan sesuai dengan yang diucapkan, hanya dianggap rakyat sebagai lip service belaka. Masih banyak perubahan yang diharapkan itu jauh dari harapan.
Sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, khususnya di era rezim sebelumnya, hingga pemerintahan berganti, tak juga disentuh pemerintahan saat ini. Bukannya membersihkan penyelenggara negara dari korupsi, justru banyak pejabat yang diangkat terindikasi dan tersangkut korupsi.
Itu belum lagi permasalahan lainnya seperti penegakan hukum yang tebang pilih dan kian dibebaninya rakyat dengan kenaikan berbagai pungutan pajak. Membuat kehidupan rakyat banyak yang sudah makin sulit ditambah lagi Bebannya.
Karenanya, Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII), melalui juru bicaranya, Prof Dr Tgk Hasanudin Yusuf Adan, MCL, MA, dalam pernyataan persnya, Ahad, 31 Agustus 2025, mendesak Presiden Prabowo untuk:
Pertama, mengganti Kapolri karena gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Kedua, menangkap semua koruptor karena telah merugikan dan menyengsarakan bangsa Indonesia.
Ketiga, menyita aset para koruptor untuk kesejahteraan rakyat.
Keempat, tidak membebani rakyat dengan berbagai pajak yang diciptakan pemerintah.
“Selanjutnya kami menyerukan agar semua komponen masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum,” kata Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh yang juga Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Siyasah di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini. []