SALAM-ONLINE.COM: media-media di Indonesia memberitakan penolakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan kehadiran atlet penjajah “Israel” dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Ibu kota pada 19 – 25 Oktober 2025.
Menurut Pramono, keikutsertaan kontingen “Israel” di Ibu Kota Jakarta tidak pantas dilakukan di tengah situasi genosida yang masih berlangsung di Gaza, Palestina.
“Tentang atlet ‘Israel’ kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025), yang dikutip sejumlah media.
Pramono juga meminta pemerintah pusat dan pihak penyelenggara kejuaraan dunia untuk meninjau kembali keputusan mengundang “Israel”.
Ia bahkan meminta agar visa bagi tim penjajah itu tidak usah diterbitkan. “Kalau saya, yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin supaya enggak ke Jakarta, karena enggak ada manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik,” kata Pramono
Sikap tegas itu, kata Pramono, selain aksi genosida pasukan “Israel” di Gaza yang ia sebut telah menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia, juga penderitaan rakyat Palestina umumnya selama ini yang ditindas dan dijajah, menjadi alasan moral dan politik yang kuat bagi Jakarta untuk menolak kehadiran kontingen “Israel” di ajang olahraga internasional itu.
“Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua,” ucapnya. Pramono menegaskan bahwa posisi Indonesia terhadap Palestina sudah jelas, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. “Pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” tegasnya.
Indonesia sampai sekarang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan “Israel”. Indonesia pun secara konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam konteks penyelenggaraan ajang olahraga internasional, sikap ini kerap menjadi sorotan. Terutama ketika terdapat kontingen “Israel” yang dijadwalkan bertanding di Tanah Air. Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan bahwa keputusan mengenai pemberian visa dan izin kehadiran atlet asing berada dalam kewenangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.
Namun, Pemprov DKI Jakarta sebagai tuan rumah memiliki hak untuk memberikan masukan dan menilai dampak sosial dari kehadiran peserta yang dianggap tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pramono juga menilai, kehadiran atlet “Israel” dalam kejuaraan di Jakarta berpotensi memantik reaksi publik di tengah meningkatnya solidaritas terhadap rakyat Palestina. Ia menyebut, keikutsertaan kontingen “Israel” tidak membawa manfaat apa pun bagi Jakarta, baik secara olahraga maupun sosial.
Dalam kondisi seperti ini, justru bisa memicu kemarahan publik dan mengganggu stabilitas kegiatan olahraga yang seharusnya berjalan damai,” terangnya.
Sementara para pengamat kebijakan publik sebelumnya juga mengingatkan agar penyelenggara memperhitungkan aspek keamanan, diplomasi, dan sensitivitas publik dalam setiap agenda internasional yang melibatkan negara tanpa hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Menurut para pengamat, sikap Pramono ini juga selaras dengan arah kebijakan luar negeri pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita, apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah ‘clear’, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” ujar Pramono.
Dukungan terhadap sikap tegas ini juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah untuk tidak ragu dalam menolak keikutsertaan penjajah “Israel”.
Menurutnya, mengizinkan atlet “Israel” berkompetisi tidak hanya akan memicu kontroversi, tetapi juga mengkhianati amanat konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan ‘Israel’ dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta. []