Hamas Tolak Serahkan Senjata dan Pemerintahan Asing di Gaza
SALAM-ONLINE.COM: Pemimpin politik Hamas, Khalid Masy’aal menegaskan, gerakan Palestina akan menolak setiap upaya dominasi asing atas Gaza.
Berbicara pada konferensi di ibu kota Qatar, Doha, akhir pekan lalu, seperti dilansir Middle East Eye (MEE), Mesy’aal menyatakan bahwa Hamas juga tidak akan menyerahkan senjatanya meskipun ada seruan untuk perlucutan senjata dari penjajah “Israel” dan AS.
“Mengkriminalisasi perlawanan (Hamas), senjatanya, dan mereka yang memimpinnya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima,” katanya.
“Selama ada pendudukan (penjajahan), ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan. Itu adalah sesuatu yang dibanggakan oleh setiap bangsa.”
Setelah penerapan gencatan senjata nominal pada 10 Oktober 2025, rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza memasuki fase kedua pada pertengahan Januari 2026.
Fase ini direncanakan mencakup perlucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap tentara “Israel” dari wilayah tersebut.
Menurut laporan media “Israel”, Haaretz, awal pekan ini, para pejabat “Israel” sedang menjajaki cara agar penjajah itu dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari rekonstruksi Gaza.
Pejabat senior Kementerian Keuangan penjajah membahas peluang potensial dengan perwira senior militer “Israel”, demikian dilaporkan surat kabar “Israel” pada Rabu lalu, termasuk pembangunan jalan raya di wilayah jajahan “Israel” yang menghubungkan ke Gaza.
Penjajah meminta negara-negara yang ingin mengakses Gaza melalui wilayah jajahannya untuk membiayai pembangunan jalan raya “Israel”.
Ini termasuk jalan raya di sepanjang Rute 232 selatan, yang akan memberikan akses yang lebih baik bagi warga Palestina yang bepergian antara Gaza dan Tepi Barat yang diduduki/dijajah.
Pejabat “Israel” juga membahas peluang ekonomi terkait pasokan listrik ke Gaza.
Hamas, yang telah memerintah wilayah tersebut sejak 2007, telah menolak perlucutan senjata, tetapi memberi isyarat bahwa mereka terbuka untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas yang dipimpin Palestina sendiri di masa depan.
Pemerintahan wilayah tersebut sementara akan dialihkan ke komite yang terdiri dari 15 teknokrat Palestina, di bawah wewenang “Dewan Perdamaian” yang diketuai oleh Donald Trump.
Masy’aal mengatakan “Dewan Perdamaian” harus mengadopsi “pendekatan seimbang” yang memungkinkan rekonstruksi Gaza dan masuknya bantuan kemanusiaan.
“Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi asing apa pun, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun,” tegas Masy’aal.
“Rakyat Palestina harus diperintah oleh rakyat Palestina. Gaza adalah milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima dominasi asing.” (is)