Filmnya Ungkap Kejahatan Genosida di Gaza, Produser ‘Israel’ Ini Dituntut Hukuman Gantung oleh Sayap Kanan Penjajah

SALAM-ONLINE.COM: Puluhan warga penjajah “Israel” dari kelompok sayap kanan menggelar demo di depan rumah keluarga pembuat film, Rachel Szor, pada Rabu (16/9/2026). Mereka menuntut agar Rachel Szor dihukum gantung karena film dokumenternya (NAZA) tentang kejahatan perang yang dilakukan “Israel” dalam perang genosida di Gaza.

Szor dan rekan sutradaranya, Yuval Abraham, menghadapi reaksi keras yang terus meningkat di “Israel” sejak film mereka memenangkan Penghargaan Juri Khusus di Festival Film Internasional Venesia pada Sabtu (12/9).

Surat kabar “Israel”, Haaretz, melaporkan bahwa beberapa pengunjuk rasa menuntut “hukuman mati bagi para pengkhianat”.

Seorang demonstran mengatakan bahwa jika Szor dan Abraham kembali ke “Israel”, mereka harus diadili dan dihukum gantung, serta keluarga mereka harus diusir dan rumahnya disegel.

Seorang aktivis sayap kanan yang memiliki hubungan dengan Menteri Keamanan penjajah Itamar Ben Gvir juga mendesak para pengunjuk rasa untuk mengidentifikasi kedua pembuat film tersebut jika mereka melihatnya di tempat umum.

“Mereka tidak akan bisa duduk di restoran atau tempat mana pun,” ujar seorang sekutu dekat Ben Gvir, merujuk pada Szor dan Abraham.

“Siapa pun yang melihat mereka harus menyebarkannya ke semua grup—para bajingan ini tidak punya tempat untuk lari.”

“Ini adalah tindakan pengkhianatan dari dalam,” kata pengunjuk rasa lainnya, sebagaimana dilaporkan oleh situs berita sayap kanan “Israel”, Walla.

Para pengunjuk rasa juga terlihat memegang poster bertuliskan “pengkhianat” dan mengibarkan bendera unit tentara “Israel”.

“Ini bukan soal kubu kanan atau kiri,” ujar pengunjuk rasa sayap kanan lainnya, seraya menambahkan bahwa masyarakat “Israel” secara keseluruhan “perlu mengecam” para pembuat film tersebut.

Pengunjuk rasa lainnya bertekad untuk terus melakukan demonstrasi menentang Szor dan Abraham “sampai seluruh masyarakat ‘Israel’ memahami bahwa tidak ada lagi fitnah keji” yang ditujukan kepada tentara “Israel”.

AI dan Gaza

NAZA, yang disutradarai oleh pembuat film peraih Oscar, Szor dan Abraham, menyoroti sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan dalam perang “Israel” di Gaza serta dugaan bahwa tingginya angka kematian warga sipil Palestina telah diperhitungkan dalam keputusan penentuan target militer.

Film dokumenter ini menampilkan wawancara dengan 24 orang dalam dari kalangan militer dan intelijen “Israel” yang identitasnya dirahasiakan.

Gelombang penolakan terhadap film ini tidak hanya datang dari pengunjuk rasa sayap kanan. Para politisi, jurnalis, dan tokoh publik “Israel” lainnya juga turut mengecam pembuat film serta mempertanyakan klaim-klaim yang disampaikan dalam film dokumenter tersebut.

Menurut jajak pendapat yang dirilis oleh Channel 13 News pada Rabu, 68 persen responden menyatakan tidak memercayai klaim NAZA mengenai adanya pembunuhan massal yang disengaja di Gaza, sementara 13 persen responden menyatakan memercayainya.

Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa 48 persen responden mendukung pelarangan penayangan film itu di “Israel”, sementara 32 persen menentang pelarangan tersebut.

Aksi protes ini muncul di tengah meningkatnya kecaman keras terhadap NAZA dan para sutradaranya menyusul kesuksesan film tersebut di festival Venesia.

Sejak NAZA memenangkan Penghargaan Juri Khusus pada Sabtu, para politisi, jurnalis, dan masyarakat “Israel” telah menyerang Szor dan Abraham. Mereka menuduh keduanya melakukan pengkhianatan dan menyerukan agar kewarganegaraan mereka dicabut.

Pada Ahad (13/9), Menteri Kebudayaan penjajah Miki Zohar menyebut film itu “tercela”. Ia menyatakan akan segera bertindak untuk mencabut kewarganegaraan “Israel” para pembuat film yang tercela ini atas dasar pengkhianatan terhadap negara.

Pada hari Rabu, Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu turut mengecam para pembuat film tersebut bersama Zohar, seraya menyatakan akan mengajukan dua rancangan undang-undang yang menyasar pihak-pihak yang “mencemarkan nama baik” militer “Israel”.

Netanyahu mengatakan rancangan undang-undang pertama akan mencabut kewarganegaraan siapa pun yang mencemarkan nama baik tentara, sementara yang kedua akan meningkatkan besaran ganti rugi dalam gugatan pencemaran nama baik hingga dua puluh kali lipat.

“Tidak ada tempat bagi mereka di antara kita,” ujar Netanyahu mengenai pihak-pihak yang “mencemarkan nama baik” militer “Israel”.

Serangan slSemakin Gencar

Militer penjajah juga menolak tuduhan dalam film tersebut—meskipun belum menontonnya. Menurut media “Israel”, Kepala Staf Umum pasukan pertahanan penjajah Eyal Zamir memerintahkan tindakan hukum terhadap Szor dan Abraham dengan bantuan Shin Bet (badan intelijen dan dinas keamanan internal “Israel”).

Para jurnalis “Israel” juga mempertanyakan kredibilitas film tersebut dan menyerang para pembuatnya.

Michael Shemesh, koresponden politik untuk Channel 13 News yang berhaluan kiri mengatakan, “Ada konsekuensi bagi tindakan pencemaran nama baik.” Ia juga memuji sikap bersatu warga “Israel” dalam mengecam film tersebut.

Amit Segal, jurnalis Channel 12 News yang merupakan salah satu tokoh jurnalisme paling terkemuka di “Israel”, membandingkan NAZA dengan Mein Kampf, buku antisemit karya Adolf Hitler.

Setelah Serikat Jurnalis “Israel”—serikat pekerja jurnalis terbesar “Israel”—mengecam serangan terhadap Szor dan Abraham, Segal menyebut serikat tersebut sebagai “pendukung kementerian propaganda Hamas”, yang menyiratkan bahwa para pembuat film itu bekerja demi kepentingan kelompok bersenjata Palestina tersebut.

Namun, sebuah laporan Channel 12 News menyebutkan bahwa para pejabat militer dan diplomatik merasa tidak senang dengan serangan terhadap Szor dan Abraham. Mereka memperingatkan bahwa hal itu menggambarkan “Israel” sebagai “negara” yang “tidak mengizinkan kebebasan berekspresi”.

Para pejabat tersebut juga menuding Netanyahu memanfaatkan kontroversi seputar film itu demi kepentingan politik pribadinya.

“Israel terjebak di antara apa yang tepat bagi ‘negara’ itu di kancah internasional dan apa yang menguntungkan para politisi secara elektoral,” ujar para pejabat tersebut. (ib)