JAKARTA (SALAM-ONLINE): Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar mempercepat pengesahan Peraturan Kapolri (Perkab) tentang Jilbab Polwan. Ini untuk memberikan kepastian hukum terkait hak polwan dalam mengenakan jilbab.
“Kalau memang masalah anggaran, silakan buat edaran izin penggunaan jilbab. Biar saja lebih dulu menggunakan dana pribadi. Ini kan hak beragama,” kata Ketua MUI bidang Kerja Sama Luar Negeri, Muhyidin Junaidi seperti dikutip Republika Online, Ahad (4/1),
“Saya yakin dengan begitu banyak polwan yang akhirnya tidak ragu menggunakan jilbab,” ujarnya.
Menurut Kiai Muhyidin, di Inggris dan negara Eropa lainnya, polwan menggunakan jilbab dijamin. “Namun, di Indonesia seakan-akan ini dipersulit dengan alasan anggaran. Janganlah masalah ini jadi polemik,” pintanya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal (Pol) Sutarman menyatakan, pengesahan aturan berjilbab bagi polisi wanita (polwan) akan ditunda hingga Agustus 2015. Padahal, sebelumnya Polri sudah memberikan sinyal, aturan yang menegaskan bolehnya polwan berjilbab itu sebentar lagi akan diberlakukan. (ROL)
salam-online