JAKARTA (SALAM-ONLINE): Hingga hari ini ribuan etnis Muslim Rohingya diusir dari negaranya, Myanmar. Mereka kemudian mencari wilayah yang aman, lalu memasuki wilayah Malaysia dan Indonesia. Di Thailand, mereka juga terusir.
Aktivis HAM dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Zainudin Paru mempertanyakan aktivis HAM dan perdamaian yang ada di Myanmar.
“Disana kan ada Aung San Suu Kyi, aktivis demokrasi dan HAM. Seharusnya dia tidak mendiamkan persoalan ini. Apalagi sudah mendapatkan nobel perdamaian,” ujar Dewan Pembina PAHAM Indonesia tersebut, Senin (18/5).
Menurut Zainuddin Paru, sebagai penerima Nobel Perdamaian, Suu Kyi memiliki kewajiban moral untuk mengupayakan perdamaian.
“Sebagai penerima nobel perdamaian, Suu Kyi memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi kemanusiaan dan penyelesaian konflik secara benar. Apalagi krisis kemanusiaan itu ada di depan matanya, ada di wilayah kekuasaannya,” ujar pengacara senior tersebut.
Menurut Zainuddin Paru, sebenarnya Aung San Suu Kyi memiliki modal politik dan sosial yang cukup untuk membahas persoalan etnis Muslim Rohingya.
“Suu kyi merupakan salah seorang anggota parlemen, dan pemimpin oposisi. Itu adalah modal yang cukup untuk mengimplementasikan visi politik rekonsiliasi nasionalnya, termasuk mengatasi persoalan Rohingya,” terang aktivis kemanusiaan tersebut.
Tidak adanya upaya dari Aung San Suu Kyi untuk menyuarakan hak dari etnis Muslim Rohingya membuat publik akan mempertanyakan kredibilitasnya sebagai penerima nobel perdamaian.
“Bila Suu Kyi hanya terdiam atas penindasan terhadap etnis Rohingya, maka sejatinya dia tak pantas mendapatkan nobel perdamaian tersebut. Apalagi persoalan Rohingya ada di depan matanya dan dalam wilayah kekuasaannya. Karenanya, sudah selayaknya nobel itu dicabut, karena penerimanya tak memiliki visi perdamaian dan kemanusiaan,” pungkas Zainuddin Paru dalam rilisnya.
Sumber: RMOL.CO
salam-online