CIA Peringatkan Adanya Konflik Sipil dan ‘Keruntuhan’ di Internal ‘Israel’

Para pengunjuk rasa ultra-Ortodoks berdemonstrasi menentang beroperasinya Cafe Basimta pada hari Sabat—hari istirahat mingguan umat Yahudi—sementara aktivis sekuler menggelar aksi tandingan untuk mendukung kafe tersebut, di pusat kota Yerusalem, pada 15 Agustus 2026 (Ahmad Gharabli/AFP).

SALAM-ONLINE.COM: “Israel” berisiko mengalami keruntuhan internal atau “perang saudara” akibat ketegangan di kalangan warga penjajah tersebut; demikian menurut laporan Agustus lalu dari para ahli CIA yang ditugaskan untuk memberikan “analisis alternatif”, sebagaimana diberitakan oleh Drop Site News pada Senin (5/10/2026).

Laporan badan Intelijen AS, CIA, yang berjudul “Fracture From Within” (Retakan dari Dalam) tersebut menyatakan bahwa “Israel” menghadapi situasi yang tidak stabil menjelang pemilihan umum tanggal 27 Oktober, saat Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu akan bertarung demi kelangsungan karier politiknya.

Para penulis mencatat bahwa salah satu isu politik “Israel” yang paling memecah belah adalah pengecualian wajib militer yang telah lama dinikmati oleh warga “Israel” beraliran ultra-Ortodoks.

Perselisihan ini telah menyingkap perpecahan mendalam di dalam blok sayap kanan Netanyahu dan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ia akan tetap mendapatkan dukungan dari dua partai ultra-Ortodoks—United Torah Judaism (UTJ) dan Shas—yang merupakan sekutu paling setianya sejak ia pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1996.

Sementara ratusan ribu tentara cadangan telah dimobilisasi untuk genosida “Israel” di Gaza serta perang melawan Lebanon, Suriah, dan Iran, kaum pria ultra-Ortodoks secara historis dibebaskan dari wajib militer agar dapat menempuh studi keagamaan penuh waktu di yeshiva.

Pengaturan tersebut telah lama menjadi sumber perdebatan, namun perang telah meningkatkan tekanan untuk mengakhiri pengecualian tersebut.

Koalisi Netanyahu telah berulang kali gagal mengesahkan undang-undang yang mengatur wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks. Hal ini berujung pada penahanan puluhan pemuda yang dituduh menghindari wajib militer serta memicu protes massal yang didukung oleh partai UTJ dan Shas.

Baca Juga

Laporan tersebut juga mencatat bahwa “Israel” menghadapi tantangan terkait puluhan ribu veteran bersenjata lengkap yang berupaya kembali menjalani kehidupan sipil. Pasukan cadangan “Israel” diizinkan menyimpan senjata mereka di rumah, dan membawa senapan serbu di tempat umum merupakan hal yang lumrah di “Israel”.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa faktor lain yang dapat memicu ketidakstabilan di internal “Israel” adalah meningkatnya kekerasan oleh pemukim ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, serta inflasi harga pangan dan melonjaknya biaya belanja militer.

Drop Site melaporkan bahwa dokumen CIA tersebut disusun oleh Red Cell, sebuah unit semi-independen di dalam badan intelijen itu yang secara khusus dibentuk untuk mengajukan gagasan-gagasan yang berbeda dari arus utama serta menantang asumsi dan bias dasar.

Laporan itu menyoroti tekanan yang kian memuncak menjelang pemilihan umum yang, menurut para ahli, mungkin tidak akan menghasilkan keputusan yang mutlak. Jajak pendapat di ‘Israel” mengindikasikan bahwa baik Netanyahu maupun blok-blok oposisi yang menentangnya kemungkinan besar tidak akan mencapai ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan di parlemen.

Para penyusun laporan juga melakukan simulasi mengenai bagaimana tekanan-tekanan ini dapat memicu konflik sipil. Salah satu peristiwa pemicunya bisa berupa pembatasan investasi dan perekrutan tenaga kerja di “Israel” oleh perusahaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) asing. Pemicu lainnya adalah jika pemerintah-pemerintah di kawasan tersebut memutuskan untuk tidak menormalisasi atau melanjutkan hubungan dengan “Israel”.

Artikel tersebut tampaknya hanya berfokus pada perpecahan di kalangan warga “Israel” dan tidak memperhitungkan ketegangan di antara warga Palestina yang berkewarganegaraan “Israel”—kelompok yang mencakup 20 persen populasi dan menghadapi diskriminasi.

Pada Jumat (2/10) seorang politisi Palestina berkewarganegaraan “Israel” mundur dari pemilihan umum parlemen mendatang setelah Mahkamah Agung “Israel” mengisyaratkan akan mendiskualifikasi pencalonannya. Mahkamah tersebut juga membatalkan larangan terhadap empat partai politik lainnya yang mewakili warga Palestina berkewarganegaraan “Israel”. (is)

Baca Juga