Jajak Pendapat Jelang Pemilu: Kubu Oposisi ‘Israel’ Ungguli Blok Netanyahu 53-51
SALAM-ONLINE.COM: Partai-partai oposisi “Israel” diprediksi akan memenangkan 53 kursi, mengungguli koalisi Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu yang diperkirakan meraih 51 kursi, demikian menurut sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Minggu (4/10/2026)—23 hari menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 27 Oktober.
Survei yang diterbitkan oleh lembaga penyiaran publik “Israel”, KAN, tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kubu yang berhasil mengamankan 61 kursi yang dibutuhkan untuk meraih mayoritas di Knesset, parlemen “Israel”, yang beranggotakan 120 orang.
Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot mempertahankan keunggulannya dengan perolehan 23 kursi, diikuti oleh partai Likud pimpinan Netanyahu dengan 21 kursi.
Partai Beyahad pimpinan Naftali Bennett diperkirakan akan mengamankan 12 kursi, sementara partai Demokrat yang dipimpin oleh Yair Golan akan meraih delapan kursi.
Partai Jewish Power juga diprediksi memenangkan delapan kursi, sedangkan koalisi gabungan Religious Zionism-Zehut yang dipimpin oleh Bezalel Smotrich akan memperoleh enam kursi.
Menurut jajak pendapat tersebut, untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, partai Amcha Yisrael pimpinan Ofer Winter gagal melampaui ambang batas parlemen.
Di antara partai-partai Arab, Joint List meraih delapan kursi setelah pemimpin Balad, Sami Abu Shehadeh, mundur dari pencalonan anggota Knesset. Sementara United Arab List—yang dikenal sebagai Ra’am—mempertahankan lima kursi.
KAN menyatakan bahwa hasil tersebut membuat apa yang disebut sebagai “blok perubahan” di pihak oposisi tidak dapat membentuk koalisi dengan 61 kursi tanpa melibatkan Ra’am.
Perkembangan ini muncul setelah Komite Pemilihan Umum Pusat “Israel” pada Minggu memutuskan bahwa Netanyahu telah melibatkan tentara dalam kegiatan kampanye pemilu yang dilarang, serta memerintahkannya untuk membayar biaya hukum sebesar 29.000 shekel (sekitar 9.000 dolar AS).
Knesset mengakhiri masa kerjanya pada 17 Juli setelah menyetujui pembubaran lembaga tersebut menjelang pemilihan umum.
Netanyahu telah memimpin pemerintahan saat ini sejak akhir Desember 2022. Ia menghadapi dakwaan korupsi serta surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang di Gaza. (af)