Terkait Informasi Panglima TNI Soal 5.000 Senjata Ilegal, Ini Penjelasan Menkopolhukam

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan ada institusi di Indonesia yang berencana mendatangkan 5.000 senjata ilegal dengan mencatut nama presiden, akhirnya membuat Menteri Koordinator Politik, Keamanan, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menggelar konferensi pers di kantornya, Ahad (24/9).

Menurut Wiranto, Informasi yang disampaikan Gatot itu tidak pada tempatnya jika dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan. Karena, kata Wiranto, yang terjadi hanyalah komunikasi yang belum tuntas.

Setelah dikonfirmasi kepada PAnglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, ternyata pengadaan senjata memang betul adanya, yaitu senjata laras pendek buatan PINDAD oleh BIN untuk kepentingan lembaga pendidikan intelijen.

Wiranto menjelaskan, setelah dikonfirmasi kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen.

“Pengadaan seperti ini izinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden,” ujar Wiranto saat Konferensi Pers, di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Ahad (24/9) sore.

Baca Juga

Oleh karenanya, Wiranto berharap setelah penjelasan ini, tidak ada lagi polemik dan politisasi terkait kasus tersebut.

“Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi,” kata dia.

“Jangan ada spekulasi lain. jadi tak perlu dikhawatirkan,” dia menambahkan. (MNM/Salam-Online)

Baca Juga