JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dr Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap isu “terorisme” yang kerap terjadi di tanah air hanya bersifat monolog dari kepolisian.
Dahnil menganggap polisi yang selalu menguasai narasi “terorisme” yang kemudian diterima oleh banyak kalangan.
“Dan kita publik menerima begitu saja,” kata Dahnil dalam Diskusi yang digelar Majelis Hukum dan HAM bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah bertema ‘Quo Vadis Revisi UU Anti Terorisme’ di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018) sore.
Begitu pun dengan wartawan dan media, mestinya, kata Dahnil, sebagai pihak pencari informasi, awak media tidak hanya mengandalkan informasi satu arah dari aparat.
“Semua produksi narasi itu disampaikan pihak kepolisian,” ungkap Dahnil.
Namun Dahnil juga tidak memungkiri bahwa wartawan sendiri seperti dihalang-halangi oleh pihak kepolisian dalam melakukan peliputan lebih dalam mengenai “terorisme”, sehingga tidak dapat menggali informasi dari pihak maupun sumber selain polisi.
“Jadi teman-teman gak bisa melakukan cover both side,” ujar Dahnil.
Penanganan informasi yang monolog dari polisi, menurut Dahnil, sangat berbahaya. Saat itu tercipta, pihak yang mengkritisi polisi, ungkap Dahnil, justru malah dianggap sebagai pihak pro “terorisme” dan tidak empati terhadap korban “teroris”.
Dahnil mencontohkan, saat ada pihak yang mengkritisi kinerja polisi dan negara dalam kasus bom ataupun teror, banyak kalangan yang justru menganggap pengkritik tidak memiliki rasa empati terhadap korban.
Padahal, kritikan itu sendiri ditujukan terhadap kinerja polisi yang tidak dapat menangani “terorisme” dan melindungi masyarakat dari ancaman teror.
“Masalahnya bukan pada empati dan simpati tapi pada penanganannya. Masalahnya pada rasionalitas akal sehat. Semua kita pasti berempati dan bersimpati,” tukas Dahnil.
Selain Dahnil, pembicara lainnya yang hadir dalam diskusi seputar “terorisme” ini adalah Haris Azhar (pegiat HAM), Dr Maneger Nasution (Direktur Pusdikham Universitas Muhammadiyah UHAMKA) dan Bambang Widodo Umar (Pengamat Kepolisian). (MNM/Salam-Online)