Tolak Izin Investasi Minuman Keras, Wakil Ketua MPR: Miras Itu Jalan Setan

Jazilul Fawaid

SALAM-ONLINE.COM: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR) Jazilul Fawaid mengkritik izin investasi minuman keras (miras) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Ia menegaskan, regulasi tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara.

“Saya selaku Wakil Ketua MPR menolak keras perpres miras, sebab, itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara (untuk) melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Jazilul seperti dikutip CNNIndonesia.com, Ahad (28/2).

Dia mengatakan, miras memiliki lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Jazilul pun mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bukan bangsa pemabuk.

“Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya,” katanya.

Jazilul menyebut, investasi miras tidak akan sebanding dengan kerusakan yang akan dihadapi bangsa ini di masa yang akan datang.

Ia meminta pemerintah tidak menukar kesehatan masyarakat dengan nafsu mendapatkan uang dari investasi miras.

“Kita sudah miskin, jangan dimiskinkan lagi dengan miras. Kita tahu Indonesia dalam krisis multidimensi, namun tolong jangan pertukarkan,” ujar Waketum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

“Celaka menanti kita,” ucapnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah segera mengkaji dan mengevaluasi Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurutnya, aturan terkait investasi miras di regulasi tersebut sangat berpotensi menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Juga

“Harus di-review dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudharatnya sudah pasti lebih banyak,” ucapnya.

Ia mengaku khawatir keberadaan regulasi itu akan membuat peredaran miras di tengah masyarakat semakin merajalela. Dia juga mengkhawatirkan regulasi itu akan membuat peredaran miras oplosan, ilegal dan palsu semakin marak di masyarakat.

“Kalau dikatakan bahwa investasi miras hanya diperbolehkan di beberapa provinsi, pertanyaannya apakah nanti miras tersebut tidak didistribusikan ke provinsi lain? Sedangkan sekarang saja dimana belum ada aturan khusus seperti ini, perdagangan miras sangat banyak ditemukan di tengah masyarakat,” ungkap Saleh.

Ketua DPP PAN itu pun meminta pemerintah menghitung dan mengalkulasi ulang devisa negara yang akan diperoleh dari pemberian izin investasi miras.

Menurutnya, pemerintah juga harus membandingkan mudharat dan manfaat yang akan diperoleh dari pemberian izin investasi miras.

“Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini,” tutur Saleh.

Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri miras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Dengan catatan, investasi hanya diberlakukan di daerah tertentu.

Izin investasi miras itu tertuang di Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Daerah-daerah yang diperbolehkan jadi tujuan investasi miras yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Jika penanaman modal di luar daerah tersebut, harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Sumber: CNNIndonesia

Baca Juga
awefawef102904