Headlines

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) menolak keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013…

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) pada 10 Juli 2017 lalu.…

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) menolak keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013…

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah tidak segan menutup keberadaan media sosial dan file video sharing. Ini jika mereka masih membiarkan arus informasi berkonten…

JAKARTA (SALAM-ONLINE):  Beredar informasi tentang adanya gerakan untuk mendirikan partai politik mengatasnamakan gerakan 212 yang identik dengan Aksi Bela Islam pada 2 Desember 2016 lalu. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI  …

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI (GNPF MUI) Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) menegaskan, gerakan penegakan keadilan berdasarkan hukum dan konstitusi menjadi salah satu konsen dari GNPF. Namun, kata UBN,…

JAKARTA (SALAM-ONLINE):  Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI (GNPF-MUI) Ustadz Bachtiar Nasir mengungkapkan, ada tiga agenda utama GNPF pasca Ramadhan dan Idul Fitri lalu. Pertama, penguatan ruhiyah 212. Bachtiar menyebut, hal…

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pemerintah dikabarkan memblokir aplikasi pesan instan Telegram mulai hari ini, Jumat (14/7/2017). Warganet pun protes. Di Twitter, netizen mengeluhkan aksi pemblokiran yang dilakukan pemerintah itu. Tak hanya…

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Dalam Peraturan Pemrintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang baru nomor 2 Tahun 2017, pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tanpa proses pengadilan.…

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentag Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru, nomor 2 tahun 2017, lebih kejam…