JAKARTA (SALAM-ONLINE): Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP-IMM) menggelar acara Mimbar Kedaulatan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017) malam.
Acara itu diadakan sebagai ajang penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta yang saat ini masih berlangsung. Acara yang dihadiri oleh sejumlah aktivis senior itu juga sekaligus meluncurkan Posko Darurat Reklamasi.
Menurut Ketua DPP IMM Ali Muthohirin, megaproyek reklamasi pantas ditolak karena bertentangan dengan Pancasila. Ia menganggap Reklamasi sebagai proyek kesombongan antara kekuasaan dan korporasi swasta.
“Reklamasi adalah proyek keangkuhan, kesombongan kekuasaan yang ditampilkan, mewujudkan bahwa pemimpin kita ini bebal akan nilai-nilai Pancasila, kering akan substansi nasionalismenya,” ungkap Ali.
“Bagaimana nasib nelayan, bagaimana nasib rakyat sekitar, tapi di sisi lain yang sebenarnya kita lawan bukan hanya itu. Ini adalah kesombongan yang luar biasa yang harus kita lawan,” lanjutnya.
Ali juga menegaskan bahwa proyek reklamasi yang mati-matian dibela oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu jauh dari Nawacita yang menjadi slogan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya.
“Kalau kita sering mendengar nawacita maka itu jauh sekali,” tegas Ali.
Dia juga mengatakan, jika proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak ditolak, maka hal tersebut akan menjalar ke daerah-daerah lain di tanah air. Daerah luar jakarta akan mengalami efek buruk dari reklamasi.
“Karena kalau reklamasi ini terus berlanjut, maka daerah-daerah lain akan mengalami hal yang sama,” terangnya. (MNM/Salam-Online)