Opini

-CATATAN M RIZAL FADHILLAH, SH- Sebagaimana diketahui bahwa jual beli barang dalam Masjid itu haram, lalu "jual beli suara" dalam Masjid haram atau halal? SALAM-ONLINE: Di hari Prabowo dipermasalahkan untuk shalat Jum'at di Masjid…

-CATATAN M RIZAL FADHILLAH, SH- "Larangan" shalat Jum'at di Masjid Agung Kauman Semarang bagi Capres Prabowo jika itu terlaksana tentu sudah "out of order" bahkan "disorder". Apalagi status yang bersangkutan hanya sebagai jamaah, bukan…

CATATAN DR H ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MH -Ahli Hukum Pidana 212- Pengunduran diri dari pencalonan meski telah masuk DCT merupakan sebuah hak personal dan konstitusional. KPU tidak bisa melarang, sebab tidak ada larangan dalam…

-CATATAN M RIZAL FADHILLAH- Publik dikejutkan dengan berita bahwa Facebook menghapus akun-akun yang berkaitan dengan jaringan sindikat hoaks Saracen. Akun yang dibanned itu antara lain Permadi Arya (halaman), Kata Warga (halaman), Darknet…

-CATATAN M RIZAL FADHILLAH, SH- Terma ‘jihad’, ‘syari'at’, ‘khalifah’, ‘qital’, ‘jundullah’, ‘jilbab’, ‘murtad’, ‘kafir’ atau lainnya selalu dikonotasikan negatif oleh kaum Islamofobia. Padahal terma tersebut melekat pada ajaran Islam,…

Umat punya hak untuk tidak memilih capres-cawapres yang tidak layak dipilih menurut umat. Begitu pula caleg-caleg dari partai-partai yang diyakini umat sudah tidak lagi mewakili aspirasi, visi-misi dan perjuangan umat Islam. Sederhana…

-CATATAN M RIZAL FADHILLAH, SH- Kezaliman hukum sangat vulgar. Beda dengan Ahok, Ahmad Dhani bukan Gubernur atau orang yang memiliki "pelindung" kuat. Ia hanya seniman yang berani berpolitik dan berpolitik dengan berani.SALAM-ONLINE: Hukum…

-CATATAN M RIZAL FADHILLAH, SH- Budaya kritik tak terbangun. Padahal Kritik justru berfungsi untuk menghindari kerusakan. Mencegah kemungkaran itu sesungguhnya membawa kebaikan.SALAM-ONLINE: Dalam Hadits Bukhori diriwayatkan tentang dua…

-CATATAN M RIZAL FADHILLAH, SH- Kita teringat dahulu zaman PKI yang menggelindingkan hoaks "Dewan Jenderal" untuk melindungi upaya percobaan kudetanya yang gagal. Moga bukan "PKI baru" yang juga sekarang memainkan isu hoaks di negeri…

Ini Pasal yang digunakan sama dengan UU Anti Subversi di masa Orde Baru atau dengan "Haatzai Artikelen" Pasal 154 dan 155 KUHP yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya aturan untuk "membungkam" suara-suara kritis kepada…